Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Janjikan SIM Seumur Hidup dan Bebas Pajak Motor, Caleg PKS Diperiksa Bawaslu Makassar

Janjikan SIM Seumur Hidup dan Bebas Pajak Motor, Caleg PKS Diperiksa Bawaslu Makassar Caleg PKS Ariady Arsal. ©2019 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari

Merdeka.com - Ariady Arsal, caleg DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperiksa di kantor Bawaslu Makassar, di jl Anggrek Raya, Selasa, (5/3) kurang lebih dua jam lamanya.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Sulsel yang berniat 'naik kelas' ke Senayan ini diperiksa terkait dugaan pelanggaran pemilu berupa dugaan money politic sebagaimana yang terpasang di balihonya. Salah satu Alat Peraga Kampanye (APK) di beberapa titik memuat konten menjanjikan sesuai berupa "SIM seumur hidup dan bebas pajak motor".

Humas Bawaslu Makassar, Muhammad Maulana yang dikonfirmasi mengatakan, pemeriksaan atas Ariady mulai pukul 16.00 wita hingga pukul 17.00 Wita.

"Politisi PKS ini memenuhi undangan klarifikasi sekaitan dugaan money politic pada baliho yang kontennya menjanjikan SIM seumur hidup dan bebas pajak motor. Kami belum bisa mengurai pasal apa yang akan diterapkan, jelasnya soal larangan money politic itu diatur dalam UU Pemilu," kata Maulana sembari menambahkan, pengusutan soal baliho ini adalah hasil pengawasan Bawaslu Makassar.

Adapun Ariady Arsal, yang ditemui di kantor Bawaslu Makassar menjelaskan, dia diperiksa karena balihonya yang katanya seakan-akan dirinya menjanjikan akan membayarkan SIM dan pajak STNK motor kepada peserta kampanye pemilu.

"Kan bukan seperti itu. Bahkan di mana pun dan di forum-forum mana saja, saya selalu sampaikan jangan (berpikir demikian) karena saya tidak mungkin bayar itu semua. Itu semua akan dilakukan dengan mengubah UU dan itu tugas legislasinya anggota DPR. Jadi kalau saya terpilih nanti, saya akan perjuangkan itu," kata Ariady.

Ditambahkan, ke pihak Bawaslu Makassar, dia menjelaskan bahwa SIM seumur hidup dan bebas pajak motor itu adalah program nasional PKS dan dirinya akan bekerja memperjuangkan itu semua melalui perubahan UU jika kelak terpilih nanti menjadi anggota DPR RI.

"UU No 29 tahun 2009 tentang Transportasi dan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah itu memungkinkan untuk diubah. RUU-nya sudah PKS siapkan dan saya tinggal tanda tangan kalau terpilih nanti. Itu janji politik kita. Kita inginkan kalau yang lalu-lalu negara sudah berikan kemudahan kepada orang-orang besar, orang makmur, diampuni pajaknya melalui tax amnesty bahkan pengampunan Bailout Bank Century, kini giliran orang kecil yang diback up," tandas Ariady.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya
Ajak Warga Pilih Caleg Tertentu, Kades dan Sekdes di Ogan Ilir Dilaporkan ke Bawaslu
Ajak Warga Pilih Caleg Tertentu, Kades dan Sekdes di Ogan Ilir Dilaporkan ke Bawaslu

Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak warga memilih caleg tertentu

Baca Selengkapnya
Tujuh Remaja Konvoi Bawa Bendera dan Petasan saat Bagi-Bagi Takjil di Kemayoran Ditangkap Polisi
Tujuh Remaja Konvoi Bawa Bendera dan Petasan saat Bagi-Bagi Takjil di Kemayoran Ditangkap Polisi

Polisi menyita barang-barang digunakan para remaja saat konvoi menggunakan sepeda motor dan membawa bendera dari penangkapan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Temukan 13 Ribuan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Tangerang
Bawaslu Temukan 13 Ribuan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Tangerang

Pelanggaran terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta

'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.

Baca Selengkapnya
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran untuk Mudik, Ucok Baba Kegirangan Dapat Tukar Tambah Mobil Agya dengan Mobil Mewah 'Jangan Mengambil Keuntungan'
Jelang Lebaran untuk Mudik, Ucok Baba Kegirangan Dapat Tukar Tambah Mobil Agya dengan Mobil Mewah 'Jangan Mengambil Keuntungan'

Ucok Baba hendak membeli mobil Alphard untuk dibawa pulang kampung ke Sumatra.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu

Baca Selengkapnya