Merdeka.com - Langkah Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 dikabarkan tengah diganggu.

Kekhawatiran itu muncul meskipun tiga partai yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sudah menyatakan dukungannya. Namun belum memberikan tiket 'resmi' menuju Pilpres.

Anggota Tim Delapan KPP, Sudirman Said membeberkan sejumlah upaya penjegalan yang dialami Bacapres Anies Baswedan. Bahkan, operasi penjegalan terus terjadi hingga saat ini.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat Anies tidak bisa maju," kata Sudirman di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Dia blak-blakan soal bentuk operasi yang membidik Anies dan koalisi Perubahan. Misalnya, Anies ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies.

"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata dia.

Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut 'dikerjai' dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.

Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan.

"Jadi memang Pak Anies maupun partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa," tegas Sudirman.

PKS Digoda

Sudirman mengatakan, sejumlah pejabat silih berganti mendatangi elite PKS. Sebab, jika PKS dari koalisi, maka Anies otomatis gagal mendapatkan tiket maju Capres. Berdasarkan aturan, Calon Presiden diusung oleh partai atau gabungan partai politik yang mencapai ambang batas Presiden 20 persen.

Secara akumulatif, tiga partai Koalisi Perubahan memiliki total suara 25,03 persen. Partai NasDem memiliki perolehan suara sebesar 9,5 persen pada Pemilu 2019 lalu. Sementara Demokrat sebesar 7,77 persen dan PKS 8,21 persen. Bila PKS keluar, maka NasDem dan Demokrat hanya mengantongi 17,2 persen suara.

Mengetahui rencana tersebut, Sudirman menutup rapat pejabat-pejabat yang berupaya menggoda PKS.

"Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara ada yang partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit dan eksplisit misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi," ungkapnya.

Eks Menteri ESDM ini mengakui, operasi menjegal Anies makin kencang. Satu per satu partai koalisi Perubahan merasakan operasi besar tersebut. Namun, Sudirman tidak mengungkap dalang di balik penjegalan Anies itu.

"Rasanya sekarang makin banyak godaan bukannya mereka kenceng, karena dibalik godaan itu pasti ada sesuatu yang besar. Dan itu merupakan undangan bagi kita untuk meneruskan perjuangan," ujar dia.

Siapa Ingin Jegal Anies?

Koalisi Perubahan berkali-kali menyatakan ada upaya menjegal bakal calon presiden mereka Anies Baswedan untuk maju di 2024. Anies Baswedan pun merasa demikian, pencalonannya sebagai presiden di Pemilu 2024 banyak yang merintangi.

Menko Polhukam, Mahfud MD, memastikan pemerintah tak akan menjegal siapapun yang ingin meramaikan Pilpres 2024 nanti. Termasuk pada Anies.

"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6).

Mahfud menilai yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih.