Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ingin di Komisi III, Yasonna Bertekad Rampungkan RUU KUHP & Revisi UU Pemasyarakatan

Ingin di Komisi III, Yasonna Bertekad Rampungkan RUU KUHP & Revisi UU Pemasyarakatan Yasonna H Laoly. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Yasonna Laoly mengaku ingin masuk di Komisi III DPR RI. Alasannya, dia berpengalaman sebagai Menkum HAM dan dapat memberi saran konkret kepada penggantinya.

"Karena saya memahami pekerjaan sebagai (Mantan) Menkum HAM, bisa nanti menyampaikan pikiran-pikiran lebih konkret pada menteri yang akan datang, dalam rangka pengawasan dan fungsi legislasi saya sebagai anggota parlemen," kata Yasonna di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (2/10/2019).

Yasonna menyebut sudah banyak ide-ide dalam kepalanya yang siap disalurkan pada Komisi III nanti. Mengenai fokus pertama yang akan dia lakukan di Komisi 3 nanti, Yasonna mengatakan akan menyelesaikan pembahasan dua RUU yang saat ini terus menjadi kontroversi di masyarakat, yakni RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP.

"Yang kemarin penundaan dicarry over pasti itu prioritas diselesaikan dulu, sambil menerima masukan dari masyarakat. UU Permasyarakatan dan KUHP akan kita carry over bahas kembali," tambahnya.

Yasonna mengajak anggota dewan yang baru dilantik untuk bekerja keras menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan DPR terdahulu, seperti menyelesaikan UU yang tak sempat selesai dibahas.

"Saya berharap tema anggota DPR yang baru mulai menyingsingkan lengannya. Selama ini kan produktifitas anggota DPR, tentunya pemerintahan mengharapkan juga untuk menyelesaikan UU karena agak kurang," klaim Yasonna.

Pembahasan UU untuk memudahkan investasi, kata Yasonna juga akan menjadi prioritas DPR ke depan. "Supaya bisa menyelesaikan back lock dalam investasi. Kita supaya bisa lebih cepat kita bersaing dengan negara tetangga dan negara luar. Supaya investasi kita jauh lebih baik masuknya foreign direct investment di Indonesia. Ini akan menolong pertumbuhan ekonomi kita," tandas dia.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu: Pemungutan Suara Ulang Tepis Dugaan Pelanggaran Pemilu, Selanjutnya di MK
Bawaslu: Pemungutan Suara Ulang Tepis Dugaan Pelanggaran Pemilu, Selanjutnya di MK

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian dari upaya mencari kebenaran.

Baca Selengkapnya
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.

Baca Selengkapnya
KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya
KPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya

Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK
Anggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK

Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya