Idrus Marham yakin tak ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar
Merdeka.com - Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham punya keyakinan bahwa partainya tak dialiri uang hasil korupsi.
Golkar sebelumnya kembali disebut menerima 'uang haram' hasil korupsi untuk acara partainya. Yang paling anyar soal nyanyian Setya Novanto yang diduga ada aliran dana proyek e-KTP di Rapimnas 2012, kini disebut lagi menerima uang proyek Bakamla di Munas 2016.
"Enggak. Saya punya keyakinan tidak ada. Secara kelembagaan tidak ada. Enggak ada ya," ucap Idrus melayat di kediaman Probosutedjo, Jakarta, Senin (26/3).
Sebelumnya, Partai Golkar diduga mendapat aliran uang hasil korupsi untuk penyelenggaran Musyawarah Nasional. Pihak yang diduga mengalirkan uang USD 300 ribu ke Munas Golkar adalah anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.
Fayakhun disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan satelit di Badan Keamaman Laut (Bakamla). Dari jumlah itu, Fayakhun disebut meminta uang USD 300 ribu dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.
Dalam sidang dengan terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), terungkap uang USD 300 ribu itu diminta diberikan tunai guna menyokong penyelenggaraan Munas Partai Golkar.
Namun Fayakhun membantah tuduhan itu. Menurut dia, whatsApp miliknya telah diretas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia pun menyampaikan bahwa dalam internal Partai Golkar ada tahapannya.
Baca SelengkapnyaPolres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaSarmuji mengatakan Golkar perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapkan total kursi menjadi 10 untuk mengusung Bayu.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.
Baca SelengkapnyaUpaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaBerkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca Selengkapnya