Ganjar: Jangan Sampai Sistem Buruk Dikloning di Pilkada 2024, Pemenangnya Sudah Diketahui
Ganjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Ganjar mengatakan, jika tahapan Pilkada 20234 buruk apalagi pemenang pilkada sudah diketahui, maka demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran.
Ganjar: Jangan Sampai Sistem Buruk Dikloning di Pilkada 2024, Pemenangnya Sudah Diketahui
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mewanti-wanti agar sistem demokrasi harus berjalan dengan baik. Sebab, sebentar lagi akan masuk ke pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Untuk menjaga demokrasi agar berjalan dengan lancar, Ganjar mengaku sering berkomunikasi intens dengan partai politik dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Pak Mahfud tadi sampaikan bagaimana hukum mesti ditegakkan. Saya juga komunikasi intens dengan Pak Mahfud, partai-partai bagaimana demokrasi harus berjalan," kata Ganjar, di Teuku Umar, Jakarta, dikutip Selasa (7/5).
"Karena sebentar lagi kita mau pilkada, jangan sampai sistem yang tidak benar dikloning di pilkada dan kemudian pemenangnya sudah diketahui sampai hari ini," sambungnya.
Dia berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik. Jika tahapan tersebut buruk apalagi pemenang pilkada sudah diketahui, maka demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran.
"Kalau pemenang sudah diketahui pada hari ini tentu demokrasi akan mundur, step back, dan kita tidak mau itu,"
imbuh dia.
merdeka.com
Sebelumnya, Mahfud MD mengajak mahasiswa menjaga demokrasi di Indonesia.
"Kita harus jaga agar stabilitas itu terjaga dengan tetap mengawal agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses mekanisme demokrasi," kata Mahfud dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/4).
Mahfud menyampaikan kelebihan-kelebihan dari sistem demokrasi. Mulai dari mencegah kediktatoran, menjamin kedaulatan tetap di tangan rakyat, menjaga keberagaman, sampai menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, dia menjelaskan, sistem demokrasi memiliki kelebihan mencegah kesewenang-wenangan terjadi dalam satu negara. Serta, penerapan sistem demokrasi menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
"Ada hak asasi dan ada kewajiban asasi, human right dan human responsibilities," ujar Mahfud.
Namun, dia menekankan, penerapan demokrasi oleh satu negara harus diimbangi kedaulatan hukum.
Mahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi, termasuk yang menyebut sistem votting seperti pemilu tidak mencerminkan demokrasi. Mahfud menegaskan, votting bagian dari demokrasi.
"Pelajaran pertama yang ingin saya berikan, votting itu adalah bagian dari demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hasil votting," kata Mahfud.
Dia membenarkan, demokrasi bukan sistem yang sempurna, tapi tetap dianggap yang terbaik. Bahkan, UNESCO pada 1950-an sudah membuat catatan kalau lebih dari 2/3 negara negara di dunia memilih sistem demokrasi.
Maka itu, Mahfud mengingatkan, penerapan sistem demokrasi harus pula dibarengi kedaulatan hukum atau nomokrasi.
Sehingga, demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat berjalan seimbang dijaga kedaulatan hukum.
"Demokrasi tetep menjadi sistem yang lebih baik dengan persyaratan ada nomokrasi agar tidak bergeser ke oklokrasi," ujar Mahfud.
