Fahri Hamzah Tantang KPU Jawab Informasi Ada 15 Juta DPT Invalid

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab permasalahan 15 juta Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang invalid. Menurutnya, publik perlu tahu dengan jelasan detil soal data-data tersebut.

"Jangan bilang ini ada upaya untuk mendiskreditkan, eh jawab, kamu tuh digaji untuk ngejawab, jangan nyerang orang yang mengkritik KPU dong, jawab! Sederhana kok ini ngomong begitu, jelas aja, oh ini penjelasannya. Itu begini penjelasannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Fahri juga mengkritisi KPU yang tidak memiliki juru bicara sendiri. Sehingga para komisionernya sering memiliki pernyataan yang berbeda-beda.

"Dan kaya sekarang ini jeleknya KPU enggak ada jubirnya, semua itu komisionernya ngomong, beda-beda dan gitu Mendagri dengan mereka berantem juga," ungkapnya.

"KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU, ini penyelenggara pemilunya enggak ada kompak, karena enggak ada yang mimpin," sambungnya.

Dia pun meminta KPU lebih terbuka terkait dengan data invalid jelang-jelang pemilu saat ini. Sebab, jika tidak akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Orang lihat ruang kecurangan karena KPU enggak mau terbuka, ngomong dong, ya kan. Jangan bikin orang was-was sampai hari pencoblosan. 15 juta loh. Kalau invalid 15 juta itu ada itu udah curang," ucapnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyatakan sepakat dengan usulan agar dilakukan uji forensik terhadap sistem IT KPU untuk mencegah kecurangan. Usulan uji forensik ini disampaikan Amien Rais saat berorasi di depan Kantor KPU RI beberapa hari lalu.

Bahkan, Fahri menyebut ada sekitar 15 juta Daftar Pemilih Tetap invalid. Hal ini disampaikan usai menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/3).

"Jadi saya sudah baca data-datanya. Rupanya memang data-data DPT itu banyak yang aneh. Jadi misalnya invalid, jumlahnya 8-9 persen dari 192 juta pemilih. Itu 8 sampai 9 persen itu besar, itu bisa sampai 15 juta," ujarnya.