Emron kesal ada pihak yang seret Mbah Moen ke kisruh PPP
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengecam sejumlah pihak yang menyeret-nyeret Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair dalam kisruh partai berlambang kabah tersebut. Emron menilai beberapa pihak itu sengaja memanfaatkan karismatik Kiai Haji Maimun Zubair untuk memecah belah PPP.
"Hanya saja beberapa oknum membawa kiai sepuh ini kepada masalah. Beliau ditarik ke sana kemari yang beliau (Maimun Zubair) karena kesepuhannya yang bukan bagiannya sehingga sebenarnya beliau tidak tahu menahu," kata Emron kepada wartawan di bilangan senayan, Jakarta, Rabu (22/10).
Dengan menggunakan kapasitas Mbah Moen, Emron menuding jika para pihak tersebut malah merendahkan seorang kiai karismatik itu.
"Mereka menghadap-hadapkan kader partai dengan ulama karismatik kita. Itu sama saja merendahkan kiai Maimun Zubair," pungkasnya.
Seperti diketahui, konflik internal PPP antara kubu Suryadharma Ali dengan Emron semakin memanas. Kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas hukum yang kuat untuk menjalankan organisasi partai politik.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim menilai pejabat di Kementan era SYL berupaya menutupi kebobrokannya masing-masing.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaKeputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca Selengkapnya"Alhamdulillah mudik tahun ini mengalami penurunan angka kecelakaan, turun sampai sekitar 53 persen," kata Muhadjir
Baca SelengkapnyaMenurut dia, PKB bisa mengambil manfaat penuh dari peristiwa politik saat ini
Baca SelengkapnyaEmpat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.
Baca SelengkapnyaAkibat peristiwa tersebut, akhirnya pelaksanaan pemungutan suara harus ditunda.
Baca Selengkapnya