Elektabilitas Naik, Demokrat Singgung Kepiawaian AHY dan Korupsi Menteri Jokowi

Elektabilitas Partai Demokrat mengalami kenaikan versi lembaga riset Voxpopuli. Demokrat naik dari 3,4 persen (Juni 2020) dan 3,3 persen (Oktober 2020) menjadi 5,1 persen.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan naiknya elektabilitas Demokrat disebabkan dua faktor yakni internal dan eksternal.

Dari internal, naiknya elektabilitas Demokrat dianggap tak lepas dari kepiawaian dan efektivitas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam mengelola partai.

"Sejak awal menerima mandat sebagai Ketum, AHY terus melakukan gebrakan melalui instruksi dan program yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Kader Dan Struktur Partai Demokrat di semua tingkatan," kata Kamhar saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/1).

Kamhar mengungkapkan, Demokrat juga bergerak merebut dukungan publik lewat sejumlah program selama pandemi. Plus sikap penolakan terhadap berbagai isu kontroversial seperti Omnibus Law, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau Revisi UU KPK.

"Mulai dari Gerakan Perang Melawan Covid-19, Demokrat Peduli dan Berbagi, Gerakan Demokrat Bina UMKM dan Free Wifi termasuk penyikapan beberapa UU sensitif yang menyita perhatian publik seperti Omnibus Law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan Revisi UU KPK yang kesemuanya ini menegaskan keberpihakan Partai Demokrat pada kepentingan rakyat," ujar Kamhar.

Efektivitas kepemimpinan AHY, kata Kamhar, juga tergambar dari hasil Pilkada 2020. Demokrat menang 48 persen dari total daerah pilkada.

"Kepiawaian kepemimpinan dan manajemen AHY ini juga semakin teruji pada capaian Pilkada serentak 2020 yang lalu, di mana perolehan Demokrat sebesar 48% kemenangan dan 62% dari itu adalah Kader PD. Kemenangan ini melampaui target yang ditetapkan dan melebihi capaian Pilkada serupa lima tahun yang lalu," jelas dia.

Adapun faktor internal yang melatarbelakangi naiknya elektabilitas Demokrat adalah kinerja pemerintah yang ditopang koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Seperti penanganan Covid-19, polemik vaksinasi Covid-19 hingga dinasti politik penguasa.

"Hasil survei ini adalah potret respons dan persepsi masyarakat yang terbentuk atas kinerja pemerintah diberbagai bidang, mulai dari penanganan covid-19, polemik vaksin, penegakan hukum yang tebang pilih dan cenderung menjadi alat kekuasaan, dinasti politik, sampai pada pengalokasiaan anggaran yang sarat kepentingan dengan porsi belanja insfrastruktur yang besar di 2021 sementara pandemi covid masih terus berlangsung,"

Belum lagi, dua menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi yang berasal dari Gerindra dan PDIP. "Rakyat kita makin kritis. Belum lagi mencermati dinamika terkini dari partai-partai pengusung utama pemerintah. Mulai dari isu korupsi sampai pada balik badannya Paslon yang sebelumnya menjadi Kompetitor Jokowi-Ma’ruf menjadi pembantu Presiden," tutup Kamhar.

Voxpopuli melakukan survei untuk melihat elektabilitas partai politik di awal tahun 2021. Hasilnya, elektabilitas beberapa partai mengalami penurunan. Yakni PDIP dan Partai Gerindra. Elektabilitas dua partai itu mengalami penurunan tajam.

Dikutip dari Antara, Rabu (5/1), PDIP misalnya. Jika pada Juni 2020 elektabilitas PDIP di angka 33,5 persen, kemudian Oktober 2020 menjadi 31,3 persen. Saat ini hanya 19,6 persen.

Demikian pula dengan Partai Gerindra yang sebelumnya stabil di angka 14,1 persen pada Juni 2020. Kemudian menjadi 13,9 persen pada Oktober 2020, dan kian merosot tinggal 9,3 persen.

Adapun parpol dengan elektabilitas cenderung stabil yakni Demokrat, PKS, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Elektabilitas PSI naik dari 4,5 persen (Juni 2020) dan 4,7 persen (Oktober 2020) menjadi 4,9 persen.

Sementara itu, PKS elektabilitas-nya naik dari 5,3 persen (Juni 2020) dan 5,6 persen (Oktober 2020) menjadi 8,1 persen. Lalu Demokrat naik dari 3,4 persen (Juni 2020) dan 3,3 persen (Oktober 2020) menjadi 5,1 persen.

"Demokrat, PKS, dan PSI mengalami kenaikan elektabilitas ketika parpol-parpol lain anjlok atau stabil," kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center, Dika Moehamad.