DPRD Jabar Pastikan Anggaran Bukan Kendala Perbaikan Metro Jabar Trans, Termasuk Koridor Jatinangor

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menyatakan bahwa masalah anggaran bukan lagi hambatan utama untuk membenahi transportasi publik Metro Jabar Trans (MJT). Pernyataan ini disampaikan menanggapi urgensi perbaikan layanan, terutama pada koridor Jatinangor yang krusial bagi mahasiswa dan pekerja.

DPRD Jawa Barat telah menyetujui alokasi dana signifikan untuk Tahun Anggaran 2025, khusus untuk mendukung operasional MJT. Dengan adanya dukungan finansial ini, pembenahan menyeluruh terhadap sistem transportasi tersebut sangat dimungkinkan.

Pernyataan Rizaldy ini muncul setelah ia merespons hasil riset lapangan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad). Riset tersebut menyoroti berbagai kekurangan dalam layanan transportasi publik di wilayah Bandung, khususnya rute Dipati Ukur-Jatinangor.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, dengan tegas menyatakan bahwa anggaran tidak lagi menjadi kendala utama dalam upaya pembenahan Metro Jabar Trans. Ia menekankan pentingnya perbaikan layanan transportasi publik ini, terutama untuk koridor Jatinangor. Koridor ini melayani mobilitas harian ribuan mahasiswa dan pekerja.

Rizaldy menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat telah menyetujui alokasi dana yang substantial untuk Tahun Anggaran 2025. Dana ini secara khusus ditujukan untuk mendukung operasional dan peningkatan kualitas layanan MJT. "Seharusnya masalah anggaran bukan persoalan utama, karena pada Tahun Anggaran 2025, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menyetujui anggaran yang cukup besar untuk mendukung MJT," kata Rizaldy di Bandung, Senin.

Dengan adanya dukungan finansial yang kuat ini, diharapkan berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kinerja MJT dapat segera teratasi. Fokus utama adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat. Kesiapan anggaran ini menjadi sinyal positif bagi masa depan transportasi publik di Jawa Barat.

Pernyataan Rizaldy tersebut merupakan respons terhadap temuan riset lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad). Riset ini secara spesifik menyoroti kinerja layanan transportasi publik, dengan fokus utama pada Koridor V rute Dipati Ukur-Jatinangor. Mahasiswa berhasil mengumpulkan data krusial mengenai kondisi lapangan.

Berdasarkan data riset advokasi yang dipaparkan, koridor Jatinangor memiliki tingkat okupansi penumpang yang sangat tinggi. Namun, tingginya jumlah penumpang ini belum diimbangi dengan fasilitas dan layanan yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan bagi para pengguna setia transportasi publik tersebut.

Beberapa catatan kritis yang menjadi sorotan dalam riset tersebut meliputi penggunaan unit bus berukuran kecil yang tidak proporsional dengan jumlah penumpang. Selain itu, jam operasional yang terbatas juga menjadi keluhan utama. Minimnya jumlah halte yang tersedia serta kurangnya petugas lapangan untuk membantu kelompok prioritas juga turut disorot.

Rizaldy menilai bahwa masukan berbasis riset akademik seperti ini sangat krusial bagi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar menyampaikan keluhan, melainkan memformalkan hasil riset tersebut menjadi dokumen aspirasi melalui mekanisme audiensi resmi. DPRD sangat membutuhkan masukan dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DPRD Jawa Barat menyambut baik masukan dari kalangan mahasiswa sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. Masukan ini dianggap sebagai dasar evaluasi yang berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat, khususnya kaum akademisi, sangat dihargai dalam proses perbaikan ini.

Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat berharap data lapangan terkait ketimpangan layanan di jalur padat seperti Jatinangor dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Tindak lanjut ini diharapkan sejalan dengan kesiapan dukungan anggaran yang telah disahkan oleh legislatif untuk tahun mendatang. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan.

Peningkatan kualitas layanan Metro Jabar Trans, khususnya di koridor Jatinangor, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan bagi pelaju, tetapi juga mendukung efisiensi mobilitas di wilayah tersebut. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi publik yang handal.

Sumber: AntaraNews