Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR uji kelayakan dan kepatutan 27 calon komisioner KPI

DPR uji kelayakan dan kepatutan 27 calon komisioner KPI kpi. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - 27 Orang akan mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatuhan) untuk menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dari 27 orang tersebut, nantinya akan dipilih 9 nama yang akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 ketika masa tugasnya habis pada 27 Juli 2016 mendatang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin mengatakan, fit and proper test terhadap 27 calon komisioner KPI ini akan dilakukan dalam dua hari, yakni pada hari ini dan besok.

"Jadwalnya hari ini 15 orang calon akan di fit and proper test, besok 12 orang," kata TB Hasanudin di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Menurut TB Hasanudin, 9 orang yang akan dipilih usai diuji oleh Komisi I DPR ini, akan dinilai berdasarkan penilaian perseorangan oleh masing-masing anggota dewan. Nantinya, setiap anggota dewan akan memilih mereka dan membacakan hasilnya.

"Pertama diambil melalui penilaian, tiap-tiap anggota menilai perorangan. Lalu nanti siapa yang dipilih mereka, ditulis, lalu kita bacakan," ujarnya.

Diketahui, 27 nama calon komisioner KPI yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya adalah Ade Bujaerimi, Afrianto Korga, Agung Suprio, Agus Sudibyo, Arif Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, H. Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Ignatius Haryanto, M Hariman Bahtiar dan Mathilda Agnes Maria Wowor.

Selain itu, ada juga Maulana Arief, Maulana Isnarto, Mayong Suryo Laksono, Mega Ratna Juwita, Muhammad Shalahuddin, Mulyo Hadi Purnomo, Nuning Rodiyah, Nurhasanah, Redemptus Kristiawan, Renaldi Zein, Riyanto Gozali, Sudjarwanto Rahmat Muh Arifin, Surokim, Ubaidillah, dan Yuliandre Darwis.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Jokowi Soal Perolehan Suara PSI Melonjak di Real Count KPU
Respons Jokowi Soal Perolehan Suara PSI Melonjak di Real Count KPU

Berdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Dituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik
Dituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik

Dituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik

Baca Selengkapnya
Tak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR
Tak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR

Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Kris Dayanti berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

Baca Selengkapnya