DPR Resmi Batalkan Proyek Pengadaan Kalender Hampir Rp1 Miliar
Merdeka.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, resmi membatalkan proyek pengadaan kalender yang menelan biaya Rp955 juta. Pembatalan tersebut dibenarkan oleh Anggota BURT DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago.
Dia mengakui, bahwa pihak Setjen DPR RI itu pun sidah menerima usulan pembatalan dari proyek yang memakan dana Rp 995 Juta.
"Sebagai bagian dari pengawasan, BURT sudah minta Kesekjenan untuk dibatalkan," kata Irma, saat dihubungi merdeka.com.
Irma mengatakan pihak Setjen DPR sepakat membatalkan proyek kalender DPR. "Dan alhamdulillah Kesekjenan juga sudah membatalkan," katanya.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.
"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra.
Indra mengatakan ada dua jenis kalender DPR yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.
Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR RI, Jumat (26/8), tender cetak kalender itu diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode tender 739087.
Tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan tahapan saat ini pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnya