Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR janji prioritaskan RUU Ormas di tahun 2013

DPR janji prioritaskan RUU Ormas di tahun 2013 Paripurna. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Di tahun 2013, ada 70 Rancangan Undang-Undang yang telah masuk dalam program legislasi nasional DPR. Sementara di tahun ini pula, masing-masing partai termasuk yang di DPR mulai sibuk karena kegiatan kampanye jelang Pilpres 2014 mendatang.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR harus memprioritaskan dan menuntaskan RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I pada masa sidang ke III kali ini. Salah satunya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang saat ini sudah masuk dalam Panitia Khusus atau Pansus yang sampai saat ini masih menyisakan beberapa substansi yang belum menemukan kata sepakat.

"Di antaranya mengenai definisi, asa, klasifikasi Ormas Asing, larangan, sanksi administratif, pembekuan dan pembubaran ormas, serta ketentuan pidana bagi anggota dan pengurus ormas," jelas Marzuki dalam pidatonya saat memimpin sidang Paripurna pembukaan masa sidang ke III, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Senin (7/1).

Marzuki menilai, RUU Ormas sangat penting demi perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan hukum negara. Selain itu untuk melindungi negara dari berbagai pengaruh asing.

"Ormas pada masa depan diharapkan berbadan hukum, memiliki kegiatan yang jelas, sesuai dengan konstitusi, pancasila, dan semangat NKRI," imbuhnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah menetapkan 70 RUU sebagai RUU prioritas. 70 RUU dimaksud, terdiri dari 32 RUU yang telah memasuki pembicaraan I, 2 RUU yang sedang dilakukan harmonisasi dan 36 RUU yang merupakan RUU baru, baik yang diusulkan pemerintah ataupun DPR.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya
11 Prinsip Pemilu beserta Tujuan, Fungsi, dan Asasnya

Prinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya
SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya

Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana

Baca Selengkapnya