DPR Evaluasi Kinerja Dewas TVRI, Surat Pemecatan Disiapkan
Merdeka.com - DPR bakal evaluasi kinerja Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Hal itu merupakan kesepakatan hasil rapat internal Komisi I DPR, Senin (27/4).
"Komisi I sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewas," kata Anggota Komisi I Fraksi PDIP Charles Honoris kepada wartawan, Selasa (28/4).
Komisi I DPR juga sudah membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap Dewan TVRI. Termasuk menyiapkan langkah selanjutnya seperti pemberhentian.
Surat Pemecatan
Charles menyebut, dua pekan ke depan tim menyiapkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP).
"Kita sudah membentuk tim untuk mempersiapkan langkah-langkah pemberhentian terhadap Dewas. Dalam dua minggu ke depan tim tersebut akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam menerbitkan SPRP terhadap Dewas TVRI," kata dia.
Charles juga menuturkan, Komisi I ingin keputusan yang disepakati ini dijalankan dengan argumentasi dan dasar hukum yang kuat.
"Kami ingin keputusan yang sudah disepakati ini dijalankan dengan argumentasi dan dasar hukum yang kuat," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaSelama menjabat sebagai anggota DPR RI, Kris Dayanti berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya