Ditanya Penyelesaian Konflik di Papua, Anies Akan Gunakan Cara Seperti di Jakarta
Pemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
anies baswedan
Pemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
Ditanya Penyelesaian Konflik di Papua, Anies Akan Gunakan Cara Seperti di Jakarta
Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, konflik di Papua memerlukan pendekatan kolaborasi untuk dapat diselesaikan. Anies menyebut pendekatan ini pernah dia terapkan saat bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta.
- Daftar 12 Wilayah Rawan Konflik Saat Pemilu di Papua
- Jokowi Bicara Konflik di Myanmar: Bisa Selesai Kalau Semua Mau
- Menko Luhut Akui Pendekatan Pemerintah Atasi Konflik Rempang Kurang Pas
- Jokowi Perintahkan Konflik Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan
- VIDEO: Terbongkar Skandal Asusila Ketua KPU & Wanita CAT, Ada Curhat Urusan Keluarga
- Kepala BP2MI Ungkap Bos Judi Online di Indonesia Inisial T Bikin Presiden Kaget, Menkominfo Buka Suara
Hal ini disampaikan Anies saat sesi tanya dalam acara bertajuk 'Dialog Pers Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
Seorang pengurus PWI bertanya kepada Anies terkait penyelesaian konflik di wilayah Papua. Meski begitu, dia tidak secara spesifik menyampaikan konflik apa yang dimaksud.
"Saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu sekalian pendekatan yang kami lakukan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta dan pendekatan itu yang InsyaAllah yang akan kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar," kata Anies.
Anies bercerita, di Jakarta juga banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Bahkan, kata Anies konfliknya termasuk rumit
"Ada tempat yang aparat kita saja, itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana karena kalau aparat kami datang itu disambutnya pakai parang. Mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur," ungkap Anies.
"Nah, saya datang ke situ. Saya ketemu, bicara dengan mereka. Tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi," lanjut Anies.
Anies menyampaikan, pemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik. Setidaknya, Anies menawarkan empat poin penyelesaian konflik dengan pendekatan kolaborasi.
"Jadi punya kewenangan jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Punya kewenangan, bukan berarti punya pengetahuan. Tapi duduk dan panggil siapa, satu identifikasi stakeholder utama, siapa saja," jelas Anies.
Kedua, kata Anies pemerintah juga bisa melibatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi konflik. Sehingga, kata dia semua masukan dan saran bisa diserap.
"Begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang ini contoh solusi di Mexico, ini contoh solusi di Puerto Riko, ini contoh solusi di Afrika, mendadak kita punya solusi menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru," kata dia.
Ketiga, ujar Anies berkaitan dengan unsur negara. Dia menganggap negara sebagai unsur partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terakhir, dia menawarkan poin fasilitator percakapan.
"Jadi stakeholder-nya, komparatur expert-nya, kemudian negara, lalu di situ ada fasilitator yang memfasilitasi tiga pihak ini berunding mencari jalan bersama. Nah saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama," tutur Anies.
