Dirjen Polpum Ajak Kepala Daerah Wujudkan Asta Cita untuk Ketahanan Pangan Nasional

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyerukan kepada seluruh kepala daerah. Ia mengajak jajaran sekretaris daerah untuk berperan aktif mewujudkan Astacita Presiden, terutama di bidang ketahanan pangan.

Seruan ini disampaikan Akmal saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta pada Sabtu, 17 Januari. Rakornas tersebut berfokus pada sinergi pelaksanaan program urusan pemerintahan umum di daerah. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden dan Astacita.

Akmal menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebijakan kemandirian pangan. Hal ini terlihat dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada isu kemandirian pangan di Indonesia. Berbagai inisiatif telah diluncurkan, termasuk program swasembada pangan yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Upaya ini sejalan dengan visi Astacita untuk menciptakan kemandirian.

Akmal Malik menyoroti potensi besar Indonesia dengan bonus demografi menjelang Indonesia Emas 2045. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang andal menjadi kunci utama. Hal ini untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal demi kemandirian bangsa.

Ia memberikan contoh konkret bagaimana menggerakkan masyarakat untuk ketahanan pangan. Salah satunya adalah dengan mendorong siswa sekolah menanam satu pohon cabai. Tindakan sederhana ini merupakan wujud implementasi rasa nasionalisme.

Akmal melihat bahwa gerakan menanam cabai oleh siswa dapat menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Ini juga berkontribusi pada kemandirian bangsa di bidang pangan.

Indonesia, yang sejak lama dikenal sebagai negara agraris, kini menghadapi tantangan serius. Minat generasi muda di sektor pertanian mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diperparah dengan dominasi petani berusia lanjut.

Akmal mencatat ada sekitar 80 juta anak usia sekolah dari SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Ia berpendapat, jika sebagian besar dari mereka dibekali pendidikan di sektor pangan, dampaknya akan sangat signifikan.

Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam merancang program. Program ini harus melibatkan generasi muda dalam mendukung ketahanan pangan. Kreativitas menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Sebagai contoh, program penanaman cabai secara konsisten dapat membantu mengendalikan inflasi daerah. Harga komoditas cabai seringkali menjadi pemicu kenaikan angka inflasi.

Kreativitas dan inisiatif kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, kesiapan pasokan pangan sangat krusial.

Pasokan pangan yang memadai diperlukan untuk menyuplai kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dukungan aktif dari pemerintah daerah akan memastikan kelancaran distribusi dan keberlanjutan program.

Selain itu, Akmal juga menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini bertujuan menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.

Melalui optimalisasi KDKMP, diharapkan roda perekonomian dapat bergerak lebih dinamis. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews