Didesak mundur dari koalisi, PAN tegaskan keputusan ada di Jokowi
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat dua kali berbeda sikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal isu strategis di DPR. Yakni, Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Wapres Jusuf Kalla menyebut sikap PAN tidak etis. Bahkan, partai-partai koalisi meminta PAN menarik dari pemerintahan jika tak lagi sejalan dengan pemerintah.
Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bukan dengan partai pendukung di koalisi. Dia mengklaim, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal lumrah.
"Mau keluar maupun tidak keluar kita kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).
Sikap PAN itu diumpamakan seperti perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga. Meski antar anggota keluarga berbeda pendapat tak lantas membuat keluarga tersebut terpecah.
"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," tegasnya.
Taufik mengatakan, PAN memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang kritis dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, kata dia, sikap PAN tak harus selalu sama dengan pemerintah.
"Kalau koalisi kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta merta kita mengatakan ini harus selalu sama. Tapi kita hormati juga pandangan lebih dari pemerintah. Itu hak pemerintah," ujar Taufik.
Lagipula, lanjut Taufik, PAN tidak selalu serta merta berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dia mencontohkan, PAN sejalan dengan pemerintah soal UU Tax Amnesty.
"Katakan lah misalnya menyangkut UU APBN 2018 malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," tegas dia.
Soal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Taufik menyebut PAN mengikuti aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan.
"Hanya saja ini pastinya, seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," tandasnya.
Meski demikian, Taufik memastikan PAN tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sepanjang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pihaknya menyerahkan evaluasi soal posisi PAN kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wapres JK. "Hanya saja kami berharap, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaGanjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca Selengkapnya