Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Didesak mundur dari koalisi, PAN tegaskan keputusan ada di Jokowi

Didesak mundur dari koalisi, PAN tegaskan keputusan ada di Jokowi Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat dua kali berbeda sikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal isu strategis di DPR. Yakni, Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Wapres Jusuf Kalla menyebut sikap PAN tidak etis. Bahkan, partai-partai koalisi meminta PAN menarik dari pemerintahan jika tak lagi sejalan dengan pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bukan dengan partai pendukung di koalisi. Dia mengklaim, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal lumrah.

"Mau keluar maupun tidak keluar kita kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Sikap PAN itu diumpamakan seperti perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga. Meski antar anggota keluarga berbeda pendapat tak lantas membuat keluarga tersebut terpecah.

"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," tegasnya.

Taufik mengatakan, PAN memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang kritis dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, kata dia, sikap PAN tak harus selalu sama dengan pemerintah.

"Kalau koalisi kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta merta kita mengatakan ini harus selalu sama. Tapi kita hormati juga pandangan lebih dari pemerintah. Itu hak pemerintah," ujar Taufik.

Lagipula, lanjut Taufik, PAN tidak selalu serta merta berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dia mencontohkan, PAN sejalan dengan pemerintah soal UU Tax Amnesty.

"Katakan lah misalnya menyangkut UU APBN 2018 malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," tegas dia.

Soal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Taufik menyebut PAN mengikuti aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan.

"Hanya saja ini pastinya, seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," tandasnya.

Meski demikian, Taufik memastikan PAN tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sepanjang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pihaknya menyerahkan evaluasi soal posisi PAN kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wapres JK. "Hanya saja kami berharap, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tukasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?

Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Respons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah

Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.

Baca Selengkapnya