Demokrat tak setuju kepala daerah jadi tim pemenangan

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Kerja akan melibatkan kepala daerah menjadi pengarah teritorial tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menyoroti itu, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean khawatir jika kepala daerah dilibatkan. Sebab tugasnya bakal bias mengurus kepentingan rakyat.

"Kepala daerah sebaiknya tidak masuk tim pemenangan ya, biar mereka fokus urus rakyat," katanya kepada merdeka.com, Kamis (23/8).

Jika kepala daerah dilibatkan, Ferdinand menyesalkan karena lebih mengurusi kepentingan politik dibandingkan pembangunan daerah dan rakyatnya.

"Kasihan rakyat ketika negara sudah menghabiskan anggaran besar untuk Pilkada tapi kepala daerahnya justru sibuk urusi Pilpres dan pasti akan berkurang waktunya ngurus rakyat," ucapnya.

Sementara, kader Demokrat yang disebut sebut terjun menjadi tim kampanye adalah Soekarwo dan Lukas Enembe. Keduanya di klaim masuk menjadi timses Jokowi-Ma'ruf Amin. Ferdinand tak komentar apakah mereka akan diberi sanksi. Sebab, keduanya belum memberikan pernyataan resmi oleh petinggi Demokrat.

"Belum ada pengakuan resmi dari yang bersangkutan, Jadi belum bisa komen," ujarnya.

Diketahui, Koalisi Indonesia Kerja akan melibatkan kepala daerah menjadi pengarah teritorial tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tidak hanya dari partai-partai koalisi, kepala-kepala daerah dari luar akan dilibatkan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyantomengatakan nama-nama kepala daerah yang akan dilibatkan seperti Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Ya nanti masuk ke dalam pengarah teritorial itu," kata Hasto di Media Center TKN Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/8).