Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Tampilan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tidak lagi menampilkan grafis dan diagram perolehan suara pilpres dan pileg. 

Partai Demokrat setuju dengan hal ini lantaran suara di grafik belum valid dan bisa menimbulkan persepsi kecurangan.


"Lebih baik begitu jika memang data di grafik itu, grafik di data suara itu belum valid, karena itu malah bisa mengundang interpretasi berbeda nanti dianggap pengkaburan atau upaya kecurangan, jadi memang kalau KPU belum mampu menampilkan data yang valid ya jangan ditampilkan," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan suara, Rabu (6/3).

Lebih jauh, Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap. Sebab, ia mencermati di pekan pertama setelah pemilu berlangsung, masih sangat minim hasil C1 yang di upload.


"Misalnya contoh di dapil kami Kalimantan Barat kami sudah menandai beberapa daerah yang sangat rawan sekali terjadi penggelembungan suara dam kecurangan, nah itu tidak di upload-ulpoad C1 nya dalam minggu pertama di Sirekap," ujarnya.

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

"Kita gak pernah tau dalam seminggu itu bisa dilakukan apa, karena kalau sudah di upload ke Sirekap kan berarti sudah jelas inilah suara yang sebenarnya yang tidak di utak atik dari lapangan," ucapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg. KPU hanya akan menampilkan bukti otentik atau data dari TPS.


Situs pemilu2024.kpu.go.id tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg. Dalam website tersebut hanya terdapat foto formulir model c hasil plano. Sebelumya, situs di situs KPU menampilkan grafik data persentase perolehan suara Pilpres 2024 maupun Pileg.

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS
KPU Akui Ada Salah Input Data Sirekap di 1.700 TPS

Data Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.

Baca Selengkapnya
KPU Catat Masih Ada 1.223 TPS Salah Input Data Jumlah Suara ke Sirekap
KPU Catat Masih Ada 1.223 TPS Salah Input Data Jumlah Suara ke Sirekap

KPU mengakui masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada Sirekap.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap

KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya
KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi
Dua Caleg Demokrat Dilaporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu, Masuk Tahap Ajudikasi

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu saat ini telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya