BKSAP DPR dan Deputi PM Papua Nugini Bertemu Bahas Investasi-Hilirisasi
DPR Berharap Segera Terbentuk Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
DPR Berharap Segera Terbentuk Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
Kedatangannya untuk membahas kerja sama dan investasi antarkedua negara.
Menurut dia, terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini merupakan hal yang positif dan suatu langkah maju bagi kedua negara. "Pertama, saya mengucapkan selamat datang ke Indonesia kepada Deputi Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso beserta jajarannya," kata Putu saat pertemuan dilangsungkan di Hotel Shangrilla dilansir Antara, Jakarta (13/4).
DPR juga berharap pembentukan task force atau Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini yang diwakili John Rosso dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dapat berjalan dengan baik.
Merdeka.com
Tak hanya sektor mineral, menurut dia, kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian masing-masing negara, mulai dari sektor pariwisata, sosial-budaya, pendidikan, hingga perdagangan.
"Melalui BKSAP, saya selalu membawa misi untuk mengenalkan Indonesia ke berbagai negara agar mereka tertarik melakukan kerjasama berbagai bidang, berinteraksi dan berinvestasi," ucapnya.
"Termasuk pembahasan mengenai penerbangan penerbangan langsung Bali-Papua Nugini, dan saya ikut meresmikannya pada 2 Juli lalu di Bali," katanya.
"Saya yakin, melalui soft diplomacy seni dan budaya, hubungan kita dengan PNG akan kekang sepanjang waktu," katanya.
Pada kesempatan itu, Putu juga memberikan plakat DPR RI dan buku mengenai kearifan lokal Indonesia tentang Bali kepada John Rosso. "Jika nanti beliau berkunjung kembali, saya akan memperkenalkan dan mengajak John Rosso untuk melihat bagaimana besarnya potensi pariwisata yang ada di Indonesia khususnya Bali," ucap dia.
Indonesia dan PNG telah sepakat menyusun peta jalan kerja sama pembangunan untuk 5 tahun mendatang.
Baca SelengkapnyaPKS berkepentingan dan berkomitmen agar sampai kapanpun keistimewaan dan kekhususan Papua tetap terjaga dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruangan kerja dari Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang.
Baca SelengkapnyaKPK menyebut, Indonesia tak akan pernah bisa menjadi negara yang maju jika korupsi masih mendarah daging.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca Selengkapnyaenyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaPT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya