Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima 7 Sekretaris Jenderal dari partai yang tak lolos parlemen, yakni Hanura, PSI, Perindo, Berkarya, Bulan Bintang, PKPI dan Partai Garuda. Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso sebagai perwakilan mengatakan, salah satu yang dibahas adalah soal peninjauan ulang tahapan Pilpres dan Pileg yang diadakan secara serentak.

"Pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami para Sekjen ialah, apakah patut masih dipertahankan sistem pemilu serentak pada hari dan jam yang sama antara Pilpres dan Pileg. Tadi ada pikiran-pikiran untuk hal tersebut, kami para 7 Sekjen dan Pak Mendagri ada kesamaan bahasa," kata Priyo di Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1).

Dia juga menuturkan, mendiskusikan soal format Pilkada ke depan. "Apakah memang format yang sekarang ini perlu dipertahankan atau perlu ada sedikit suntikan-suntikan perubahan," jelas Priyo.

Bahkan, masih kata dia, para Sekjen juga sempat menyinggung mengenai Presidential Threshold, yang disebutnya, mengakibatkan pembelahan. "Kita benahinlah, kemungkinan Threshold untuk Presiden juga diturunkan sedikit atau kalau perlu ada pikiran tadi, misalnya kalau perlu kenapa enggak dipikirkan 0 persen," katanya.

Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Selain itu, mengenai usulan beberapa partai besar agar ambang batas parlemen naik sekitar 5-7 persen, mereka juga keberatan.

"Memang biasanya tabiat-tabiat politik di parlemen adalah dari partai besar ingin mempertahankan kekuasaan yang sekarang sudah dipegang dan didekap di dadanya," katanya.

Dia menyebut usulan tersebut tidak mencontohkan sikap negarawan. "Apakah tak ada pikiran-pikiran yang lebih negarawan? Apakah kemudian pikiran-pikiran, meski itu sah karena ingin mempertahankan sebab sedang berkuasa, apakah tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk bangun sebagai sebuah keluarga bangsa," sindir Priyo.

"Hemat saya kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat, kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi, ini mestinya bisa dicegah," imbuhnya.

Sementara, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menuturkan, partai-partai nonparlemen menghendaki agar tetap 4 persen saja.

"Partai-partai yang tidak lolos menghendaki itu ditahan di 4 persen sebagai bagian dari pematangan demokrasi ke depan. Harapannya dengan ambang batas 4 persen ini artinya konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik," tukas Rofiq.

Menurut dia, angka 4 persen tersebut sudah sangat besar. "Iya 4 itu sudah sangat besar," tuturnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com