Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (MUI) pada acara open house saat hari raya Idul Fitri, di Istana Negara Minggu (25/6). Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan pertemuan dengan GNPF menunjukkan Jokowi tidak deskriminatif dan ingin memuliakan tamu.

"Politiknya presiden jaga kesucian Lebaran, memuliakan tamu, sekaligus menunjukkan kedekatan Presiden dengan masyarakat dan rakyat," kata Eva saat dihubungi, Rabu (28/6).

Oleh karena itu, Eva menilai tidak ada yang istimewa dengan pertemuan itu. Acara open house yang digelar Presiden Jokowi juga terbuka untuk masyarakat umum.

"Terkait GNPF, adalah bagian dari open house yang terbuka untuk siapa saja. Tidak eksklusif bagi GNPF," tegasnya.

Sebelumnya, tujuh perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Mereka adalah Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Muchsin Alatas, Zaitun Rasmin, dan Deni.

Muhamad Lutfi Hakim menuturkan, ada beberapa poin yang disampaikan GNPF MUI dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi. Pertama, GNPF MUI ingin membangun komunikasi lebih intensif dengan Presiden. Kedua, tidak akan ada lagi konflik antara pemerintah dan umat Islam dalam konteks Kebhinekaan, Pancasila, dan NKRI.

"Kita juga menyampaikan mau mengadakan halal bihalal dan di situ akan ada umaroh, ulama dan umat," sambung Lutfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/6).

Kapitra Ampera mengatakan, Presiden Jokowi mengaku sangat concern terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Jokowi menekankan, dalam penegakan hukum tidak boleh ada pelanggaran hukum.

"Ini membuat kita semua lega karena Presiden antusias menyampaikannya kepada kita," ujar Kapitra.