Banyak mantan napi nyalon di pilkada, ini tanggapan Ketua DPR
Merdeka.com - Setidaknya ada enam orang calon kepala daerah yang pernah merasakan hidup di balik jeruji besi penjara. Mereka semuanya terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai pejabat publik di daerahnya masing-masing. Setelah bisa menghirup udara bebas, keenam orang ini kembali mencoba peruntungan di jagat politik dalam pilkada serentak nanti.
Di sisi lain ternyata tidak sedikit pula partai politik yang mendukung para mantan narapidana ini untuk bertarung di Pilkada serentak 2015.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto tak mau banyak komentar. Dia hanya menjawab singkat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak pelaksana.
"Itu keputusan daripada KPU," kata Setya di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).
Seperti diketahui, sebanyak enam mantan narapidana ikut dalam pencalonan Pilkada serentak. Seluruhnya, terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai pejabat publik.
Mereka adalah calon wali kota Manado Jimmy Rimba Rogi, calon wali kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro, calon bupati Sidoarjo Utsman Ihsan, calon bupati Dompu Abubakar Ahmad, calon gubernur Sulawesi Utara Elly Engelbert Lasut dan calon bupati Minahas Utara Vonny Panambunan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaKantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya