Bahas Perppu Cakada bermasalah hukum, Airlangga akan temui Jokowi
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partai pimpinan Airlangga Hartarto mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada.
Ace menyebut Airlangga direncanakan akan bertemu secara resmi dengan Jokowi untuk membahas mengenai UU terkait calon kepala daerah (Cakada) yang tersandung masalah hukum. Namun, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini enggan menyatakan secara detail kapan pertemuan itu akan berlangsung.
"Secara resmi Ketum kami akan berbicara tentang itu (UU Pilkada) kepada Pak Presiden. (Waktunya) nanti saya cek," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Dia mengaku saat pertemuan dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu juga sempat membahas mengenai adanya Perppu tersebut. Tak hanya itu, Ace menyebut pihaknya juga mencoba komunikasikan usulan tersebut dengan partai koalisi lainnya.
"Kita mencoba berbicara dengan partai koalisi yang lain. Supaya bersama-sama berbicara dengan presiden karena itu sebenarnya domain dari eksekutif," jelasnya.
Dia beralasan bila diagendakan adanya revisi UU Pilkada, waktu yang tersedia tidak memungkinkan. Ace menyebut upaya tersebut guna menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang bermasalah.
Tak hanya itu, dia menyebut hal itu juga dapat merugikan rakyat yang dihadapkan pada pemilihan cakada yang bermasalah.
"Sebab dalam revisi terbaru menyatakan jika berhalangan disebabkan karena meninggal dunia dan yang kemarin karena berhalangan tetap. Seharusnya cakada yang terkena kasus hukum itu bisa diganti pada poin itu saja," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaAirlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, hampir seluruh presiden masuk dalam partai politi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaAirlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung ke Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga menilai arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 sudah jelas
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut belum ada undangan yang diterima olehnya.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya