Analisis Pemilihan Ketua Umum saat Kongres: PDIP Pertahankan Tradisi, PSI Coba Format Baru

PSI mengadopsi sistem one man one vote, sementara PDIP tetap menggunakan mekanisme aklamasi.

Dua partai politik besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru menggelar kongres dengan mekanisme pemilihan ketua umum yang berbeda. PSI mengadopsi sistem one man one vote, sementara PDIP tetap menggunakan mekanisme aklamasi.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengungkapkan, kedua cara pemilihan ketum tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Dia menilai, langkah PSI yang melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan adalah upaya membangun model baru yang lebih terbuka. "Itu kan cara-cara untuk mengubah tradisi dan mencari bentuk baru ya, supaya mendapat simpati publik," jelasnya kepada wartawan.

Sementara itu, PDIP dinilai sebagai partai lama yang sudah memiliki akar kuat dan ideologi yang mapan. Karena itu, mekanisme pemilihan ketua umum dilakukan berdasarkan tradisi yang telah terbangun selama ini.

"Dengan cara aklamasi itu, dalam bahasa Indonesianya barangkali musyawarah mufakat gitu ya. Sesuai tradisi yang mereka bangun selama ini," kata Agus.

Ia menekankan, baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi sah-sah saja, selama tidak menimbulkan konflik internal.

"Menurut saya begini ya, PSI dan PDIP itu memang berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Tapi pada prinsipnya kedua-duanya memiliki ciri yang berbeda sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh konstituen masing-masing. Sepanjang tidak ada paksaan, kemudian merupakan tradisi yang hidup di dalam partai masing-masing. Jadi apakah mau dipilih langsung atau aklamasi, sepanjang tidak melahirkan konflik internal partai, menurut saya baik-baik saja keduanya."

Terkait keputusan PDIP untuk tetap mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus merangkap Sekretaris Jenderal, Prof. Agus menilai itu sebagai bentuk respons terhadap situasi yang tengah dihadapi partai, khususnya menyangkut kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto.

"Menurut saya itu bagian dari dinamika partai. Mungkin PDIP punya pandangan yang lebih jeli melihat kondisi saat ini. Di mana Mas Hasto belum siap secara psikologis untuk menjadi Sekjen partai karena masih berhadapan dengan hukum ya," katanya.

Amnesti Prabowo buat Hasto

Meski amnesti telah dikeluarkan oleh Presiden, menurut Prof. Agus, proses hukum terhadap Hasto belum sepenuhnya selesai. "Kan meskipun amnesti sudah dikeluarkan presiden, tapi yang bersangkutan belum keluar surat keputusan presiden untuk segera bebas. Ini dalam kondisi yang belum sepenuhnya bebas.

"Hal inilah yang dinilai menjadi pertimbangan PDIP menunjuk Megawati untuk merangkap posisi Sekjen sementara."

Artinya bagi PDIP itu menjadi pertimbangan, sehingga Sekjen untuk sementara dipegang oleh Ketum. Sehingga apakah itu nanti akan terjadi perubahan, itu PDIP lebih tahu soal itu, dan saya rasa apa yang menimpa PDIP itu sudah paling baik menurut PDIP.

"Ya, pertimbangannya karena posisi Pak Mas Hasto ini kan masih belum selesai secara utuh di amnestinya, ya karena masih belum dikeluarkan surat keputusannya, sehingga belum Kepres yang belum keluar, ya, sehingga dia belum keluar secara bebas. Sehingga selesaikan dulu. Maka itu diberi tenggat waktu, untuk sementara Sekjennya dijabat oleh Ibu Ketum," jelas Prof. Agus.Lebih jauh, Prof. Agus menyebut, posisi Megawati masih sangat penting bagi PDIP, bahkan menjadi kekuatan utama partai."Betul, betul masih dianggap sebagai mesin partai dan partai, sehingga Mbak Mega masih diaklamasikan sebagai Ketum partai," tutupnya.