5 Faktor bikin politik identitas 'subur' di Indonesia

Merdeka.com - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendapat sorotan karena ramainya isu politik identitas dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat politik identitas menjadi marak digunakan di suatu daerah saat Pilkada.

Pertama, adanya kesenjangan ekonomi. Suatu daerah dengan angka kesenjangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang contohnya di Jakarta.

"Catatannya Bawaslu, daerah yang rawan adalah daerah yang punya kesenjangan ekonomi," kata Arif di D Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12)

Faktor kedua, rendahnya literasi baik politik dan komunikasi. Soal literasi politik, banyak partai politik yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik. Sementara kecerdasan masyarakat cenderung lemah menyikapi masalah tersebut.

Kemudian, soal rendahnya literasi komunikasi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan opini yang berisi ujaran kebencian dengan fakta yang beredar di ruang publik.

"Kita paham bahwa salah satu instrumen yang digunakan untuk menyebarkan politik kebencian adalah Medsos. Tanpa literasi komunikasi orang gagal membandingkan opini dan fakta," terangnya.

Arif menuturkan, faktor ketiga yakni buruknya kelembagaan politik. Kondisi ini terjadi karena partai-partai cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elite. Partai dianggap sering kali gagal mengelola konflik yang berimbas ke level masyarakat.

"Hampir selalu gagal mengelola konflik. Konflik-konflik internal di parpol membawa konsekuensi kalau tidak partainya pecah, kemungkinan kedua adalah konflik akan masuk ke penagdilan dan berlarut-larut," tandasnya.

Politik identitas juga tumbuh subur karena polarisasi politik. Model politik identitas, kata Arif, mulai mencut di tahun 2016. Efek dari model politik ini punya efek sangat kuat dan menimbulkan pembelahan di masyarakat.

"Dengan polarisasi yang tegas maka sangat mudah bagi elite politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan," jelas Arif.

Terakhir karena lemahnya kewenangan Presiden Joko Widodo terhadap dua institusi TNI-Polri. Padahal, isu SARA disebut bukan isu baru yang bisa ditangani oleh pemerintah pada tahun 2009 dan 2014 lalu.

"Lemahnya grip atau cengkraman kekuasannya Jokowi pada hampir semua level. Salah satu yang paling repot adalah karena grip kekuasaan Jokowi pada 2016, 2017 tidak cukup kuat di TNI-Polri," tukasnya.