Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai Oesman Sapta Odang masih layak menjabat sebagai ketua umum. Menurutnya, yang penting bagi OSO adalah kader Hanura bisa dipercaya dan harus mampu bekerja keras.

Pernyataan ini menyikapi desakan 13 DPC Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah untuk mempercepat musyawarah nasional (Munas) lantaran OSO dianggap gagal memimpin Hanura.

"Bang OSO adalah pemimpin yang egaliter dan mau mendengar suara-suara dari struktur kepengurusan paling bawah sekalipun, dan tidak membeda-bedakan," kata Inas saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/8).

Inas menegaskan, 13 DPC itu hanya alat bagi pihak-pihak yang dulu gagal menggulingkan OSO dari jabatan Ketum. Dia juga mempertanyakan kontribusi ke-13 DPC itu di balik jebloknya suara Hanura di Pemilu 2019 lalu.

"13 DPC ini hanya dijadikan pion-pion oleh oknum-oknum di partai Hanura dari kubu yang gagal melakukan makar kepada ketua umum yang sah, yakni bang OSO pada awal tahun 2018 yang lalu," kata Inas

Sebelumnya, kegagalan Partai Hanura lolos ke Senayan dalam Pemilu 2019, membuat para kader di daerah bergejolak. Mereka menuntut dipercepatnya musyawarah nasional (Munas).

Di Solo, sebanyak 13 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tersebut berkumpul untuk menyampaikan sikap hasil kesepakatan. Mereka menganggap OSO sebagai biang keladi kegagalan partai bentukan Jenderal TNI Purn Wiranto tersebut. Terlebih di bawah kepemimpinannya, Hanura hanya memperoleh 1,54 persen suara dalam Pileg 2019.

"OSO telah gagal memimpin partai, sehingga gagal ke DPR RI. Kami mendesak agar Munas segera dipercepat," ujar Abdullah AA, perwakilan 13 DPC Hanura Jateng, Senin (19/8).

Penurunan suara Hanura secara nasional, dikatakannya, sangat signifikan. Yakni dari 5,26 persen pada Pemilu 2014 menjadi hanya 1,54 persen. Untuk itu pihaknya mendesak agar munas dipercepat akhir tahun ini atau awal tahun 2020.

Desakan tersebut juga didasari adanya Pakta Integritas yang ditandatangani OSO saat menggantikan Wiranto sebagai ketum 2016 lalu. Saat itu, OSO menyatakan siap mundur dari ketum jika gagal memenuhi target. Selain menjamin soliditas partai untuk memenangkan Pemilu 2019 OSO juga menjamin penambahan kursi di parlemen.

"Tapi isi pakta integritas itu tidak terpenuhi," ujar Abdullah yang juga Ketua DPC Hanura Solo itu.

Dalam kesempatan tersebut, para Ketua DPC juga menyoroti adanya dualisme antara Ketum OSO dan Daryatmo. Konflik internal partai di tingkat atas tersebut dinilai mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Hanura.

"Kemarin itu, selama Oesman menjabat ketua umum, sering terjadi saling curiga antara kader partai. Tak sedikit kader yang justru menyeberang ke partai lain. Mereka bukannya menyampaikan program ke masyarakat tapi justru ribut di internal," tandasnya.

Ke-13 DPC tersebut juga mendesak Dewan Pembina Hanura untuk segera mengevaluasi kinerja OSO. Dewan pembina diminta mengambil langkah strategis secepatnya untuk menyelamatkan partai.

Adapun 13 DPC Hanura yang menuntut percepatan Munas adalah Kota Surakarta, Kabupaten Solo, Kabupaten Boyolali, Purworejo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Cilacap, Kudus, Pemalang, Magelang, Pekalongan dan Kendal.