Yusril Tegaskan Jokowi Bebaskan Ba'asyir Tanpa Syarat
Merdeka.com - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Jokowi membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat. Yusril yang saat ini merupakan penasihat hukum Jokowi dalam Pilpres 2019 diutus menemui Ba'asyir untuk memberitahukan rencana pembebasan tersebut.
"Kami jelaskan ke beliau, ini betul-betul pembebasan yang diberikan. Pak Jokowi mengatakan bahwa dibebaskan jangan ada syarat-syarat yang memberatkan beliau . Jadi, beliau menerima semua itu," kata Yusril usai bertemu Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur, Jumat (18/1).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan, pertimbangan Presiden Jokowi membebaskan Ba'asyir karena faktor kemanusiaan. Terlebih, menurut Yusril, Ba'asyir sudah menjalani sebagian masa tahanannya.
"Karena dipidana selama 15 tahun, dan sampai saat ini beliau sudah menjalani selama 9 tahun. Jadi sudah saatnya untuk dibebaskan," ujar dia.
Hal senada dikatakan kuasa hukum Ba'asyir dari Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendratta. Menurut dia, saat menemui kliennya, Yusril memastikan tak ada syarat apapun dalam pembebasan bersyarat Ba'asyir.
"Tidak ada syarat apapun. Yang jelas begini kalau dibebaskan kita terima kasih," kata Mahendratta saat dihubungi merdeka.com.
Dia mengungkapkan, sebelum Yusril menemui, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dua tahun lalu terlebih dulu mengusulkan agar Ba'asyir dibebaskan.
Bukan hanya Ryamizard, kata Mahendratta, ahli hukum dari UGM yang kini menjadi ahli hukum Istana Kepresidenan turut mengusulkan agar Ba'asyir dibebaskan. Namun rencana pembebasan itu ditolak lantaran Ba'asyir harus menandatangi surat yang bearti mengakui kesalahannya.
"Ustaz enggak mau tanda tangan," kata dia.
Mahendratta, sebetulnya sesuai Undang-undang kliennya dapat bebas bersyarat pada 23 Desember 2018 lalu lantaran sudah menjalankan dua per tiga masa tahanan. Namun syarat bebas bersyarat itu kembali ditolak Ba'asyir.
"Ustaz itu sebetulnya terhitung tanggal 23 Desember 2018 seharusnya berhak pelepasan bersyarat namun karena dibutuhkan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pelepasan bersyarat di antaranya harus tanda tangan ustaz enggak mau," tukasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bareng Zulhas, PAN: Presiden Pesan Pemilu Jurdil, Aman, dan Damai
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya