Wiranto Minta Jangan Desak Presiden Jokowi ke Papua
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tak ingin Presiden Jokowi didesak untuk berangkat ke Papua. Dia menyebut, presiden tak perlu disuruh melihat situasi Papua dalam waktu dekat.
"Sudah enggak usah diulang, itu nanti, presiden itu enggak usah disuruh juga ke sana, enggak usah di dorong dorong ke sana," katanya saat jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Dia mengungkapkan, situasi terkini di Papua Barat sudah kondusif. Namun, pihaknya memprediksi masih ada masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi.
"Saya tadi komunikasi dengan Pangdam dan Kapolda untuk Papua Barat kondusif, Sorong, Manokwari, Fakfak, sudah lumayan cukup walaupun masih ada rencana untuk demo, mudah-mudahan enggak jadi," ujarnya.
Sementara, situasi di Papua masih berlangsung negosiasi. Wiranto menegaskan aparat diterjunkan bukan untuk melawan rakyat.
"Sedang di Papua masih berlangsung negosiasi, penenangan dan pasukan pasukan kita kesana bukan untuk melawan rakyat, (tapi) mengamankan objek objek vital jangan sampai dirusak oleh masyarakat," tegasnya.
Wiranto meminta masyarakat mendoakan supaya situasi di bumi cendrawasih tenang dan permasalahan selesai.
"Kita doakan saja keadaan yang panas ini berlalu dan kita membicangkan masa depan Papua, Papua Barat," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya