Wiranto jengkel masalah jual beli jabatan

Selasa, 1 Agustus 2017 14:49 Reporter : Syifa Hanifah
Wiranto jengkel masalah jual beli jabatan Konpers penerbitan Perppu tentang Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sepanjang Oktober 2016 hingga Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 917 kasus. Tercatat 1.834 tersangka diamankan.

Masalah pungli tidak lepas dari praktik jual beli atau dagang jabatan serta pengaruh di institusi pemerintahan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kekesalannya. Dia menginstruksikan masalah pungli harus dibasmi. Tidak terkecuali praktik dagang pengaruh pejabat.

"Masalah jual beli jabatan, betul sekali memang menjengkelkan sekali," kata dalam acara pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Kemenko Polhukam, Selasa (1/8).

Dia menambahkan, yang juga menjadi sorotan tim Saber Pungli adalah kenaikan pangkat dan mutasi jabatan. Kebijakan ini berpotensi memicu praktik pungli jika dilakukan di luar ketentuan.

"Sehingga kita harapkan ini jadi bersih karena jika tidak kita bersihkan sangat mengganggu profesionalitas dari jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan profesi yang andal," katanya.

Dia juga menyoroti praktik pungli yang kini sudah sampai di sektor Pendidikan. Salah satunya saat pembangunan sekolah diizinkan mendapat dana dari partisipasi peserta didik. Ini seperti membuka peluang terjadinya pungli.

"Diizinkan mendapatkan dana partisipasi itu langsung banyak lagi pungli lagi, titipan lagi Jadi ini memang sesuatu yang harus kita waspada," katanya.

Bahkan Wiranto menyebutkan laporan masyarakat terhadap instansi pemerintah paling banyak terkait masalah pendidikan yang mencapai 18 persen. Bukan hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi Kementerian yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Satgas Pungli. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini