Wiranto akan bahas tuntutan aksi bela tauhid dengan Menag dan Kapolri

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan akan segera membahas tuntutan massa Aksi Bela Tauhid dengan para menteri dan kepala lembaga negara lainnya, khususnya terkait pembakaran bendera di Garut, beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan usai menerima para inisiator aksi tersebut, yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam secara tertutup.

"Saya sebagai Menko Polhukam mewakili pemerintah, telah menerima saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa, untuk menyampaikan beberapa keinginan dan harapan maupun tuntutan kepada pemerintah tentang kasus yang kita sebut pembakaran bendera. Tentu tuntutan tersebut perlu saya bincangkan dengan segenap pemangku kepentingan. Yang menyangkut masalah pembakaran bendera itu, apakah Menteri Agama, Kepolisian. Kemudian Menkumham," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (2/11).

Selain itu, dia juga akan mengajak ormas-ormas yang lain, ikut membicarakan masalah ini. Adapun, hasil ini akan disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

"Ini masalah kita, masalah kebangsaan. Masalahnya terjadi di satu Kecamatan, tapi kalau kita tidak hati-hati akan merugikan kita sebagai bangsa. Dengan semangat kebersamaan, semangat Ukhuwah Islamiyah, kita membincangkan, masing-masing menyampaikan argumentasi tentang pendapat soal ini. Sehingga sudah terjadi satu hal yang kita memahami bersama. Tentunya saya akan menyampaikan pertemuan ini kepada Presiden RI Pak Jokowi," ungkap Wiranto.

Ke depan, dia menuturkan, akan menginisiasi pertemuan antar umat Islam, antar ormas Islam yang mempunyai kepedulian masalah kebangsaan, terutama masalah ini.

"Karena tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa diselesaikan satu kelompok menjustifikasi, merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam, yang harus diselesaikan oleh umat Islam," jelas Wiranto.

Dia meminta, agar masalah ini tidak dibesar-besarkan. Karena semua pihak sudah saling bertemu secara damai.

"Saya kira tidak usah kita besar-besarkan. Intinya bahwa kita melakukan satu perbincangan yang sangat baik dengan penuh kekeluargaan, tanggung jawab. Bahwa ini tanggung jawab kita bersama, untuk kita bagaimana merawat membina umat Islam agar selalu dalam suasana damai, suasana tenang," kata Wiranto.

Pemerintah diminta akui bendera tauhid

Sementara itu, perwakilan massa aksi dalam pertemuan meminta pemerintah untuk membuat pernyataan resmi bahwa pembakaran bendera oleh Banser di Garut adalah bendera Tauhid, bukan bendera ormas apapun.

"Bendera Tauhid adalah bendera Rasullullah SAW, bukan bendera ormas apapun. Sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapa pun. Menuntut, kepada Pemerintah RI untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera tauhid, baik pelaku mau pun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera Tauhid," ucap juru bicara Aksi Bela Tauhid, Awit Masyuri.

Dia mengimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun.

"Mengimbau Kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama dan selalu menjaga kebhinnekaan. Sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah NKRI. PBNU Wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut. Dan PBNU harus dibersihkan dari Liberalisme dan aneka paham sesat menyesatkan lainnya, karena NU adalah Rumah Besar Aswaja," jelas Awit.

Sementara itu, aktivis lainnya, yang juga politisi PAN Eggi Sudjana, percaya dengan Wiranto akan menyampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

"Insyaallah akan disampaikan ke Pak Presiden. Jadi dengan demikian kita percaya dengan Pak Wiranto. Tadi dia juga sudah ngomong dan sampaikan keluhan kita ini," tukasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com