Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres Beberkan Penyebab Jakarta Belum Turun Level PPKM dari 3 ke 2

Wapres Beberkan Penyebab Jakarta Belum Turun Level PPKM dari 3 ke 2 Wakil Presiden Maruf Amin. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan alasan DKI Jakarta belum turun level PPKM dari 3 ke 2. Penyebabnya karena daerah wilayah aglomerasi seperti Tangerang Raya di Provinsi Banten, Depok, Bogor, dan Bekasi di Provinsi Jawa Barat belum mencapai target vaksinasi.

"Tapi ketentuan kita dari level 3 ke 2 itu harus tervaksin 50 persen, dari 2 ke 1 itu harus sudah divaksin 70 persen. Jakarta sudah di atas tapi belum diturunkan, masih level 3 ya, karena sekitarnya belum," katanya usai meninjau vaksinasi di Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Kamis(16/9).

Hingga sekarang, kata Maruf, percepatan vaksinasi terus dilakukan di wilayah aglomerasi yang mengalami kesenjangan vaksinasi.

"Oleh karena itu sekarang percepatan menuju kepada percepatan di sekitar daerah aglomerasi. sebentar lagi saya kira ya," ungkapnya

Pemerintah menambah indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 menuju 2 dan 1 di Jawa-Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menjelaskan sebagai syarat tambahan bisa turun ke level 3 menuju level 2 yaitu cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia mencapai 40%.

"Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40%, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin(13/9).

Sementara, untuk syarat daerah bisa turun dari level 2 ke level 1 yaitu cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60%. Kemudian untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin satu tersebut.

"Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3," bebernya.

Dia menjelaskan pencapaian target cakupan vaksinasi tersebut penting. Hal tersebut lantaran terbukti vaksin melindungi dari sakit parah yang membutuhkan perawatan Rumah Sakit atau kematian terutama untuk para lansia.

"Target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas, adalah salah satu kunci utama dalam fase Hidup Bersama Covid19," pungkasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .

Baca Selengkapnya
Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali

Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali

Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.

Baca Selengkapnya
Pegawai Lapas Jakarta Terlibat Kasus 52 Kg Sabu, Berhasil Digagalkan!

Pegawai Lapas Jakarta Terlibat Kasus 52 Kg Sabu, Berhasil Digagalkan!

Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Wapres Ma'ruf Tanggapi Candaan Zulhas Kaitkan Salat dengan Pilpres 2024: Jangan Kayak Anak-Anak

Wapres Ma'ruf Tanggapi Candaan Zulhas Kaitkan Salat dengan Pilpres 2024: Jangan Kayak Anak-Anak

Wapres Maruf Amin menyinggung candaan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal salat dikaitkan dengan dukungan ke Prabowo bentuk kekanak-kanakan.

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Polisi Ungkap Penyebab Macet di Tasik Hingga Kendaraan Tak Bergerak Berjam-jam Semalam

Polisi Ungkap Penyebab Macet di Tasik Hingga Kendaraan Tak Bergerak Berjam-jam Semalam

Kendaraan didominasi para pemudik hendak balik ke kota asalnya. Tingginya volume kendaraan juga dipicu banyaknya wisatawan.

Baca Selengkapnya