Wali kota Makassar larang PNS berkomentar di media sosial
Merdeka.com - Wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan melarang bawahannya berkomentar di media sosial terkait bentrokan anggota Satpol PP dan polisi. Pelarangan itu karena untuk mengantisipasi kejadian berlanjut dan memelihara keamanan kota.
"Saya dalam otoritas saya, akan tindaki kalau ada yang menulis atau komentar di media sosial yang berbau provokasi baik itu Satpol PP atau dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata dia di depan para undangan dalam apel konsolidasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilanjutkan coffee morning di lapangan utama Mapolda Sulsel, Rabu (10/8) pagi.
Danny, begitu sapaan akrabnya, mengaku akan mengambil tindakan jika menemukan komentar-komentar bawahannya di media-media sosial terkait bentrokan tersebut. Danny menambahkan, dirinya akan mengawasi semua media sosial bawahannya.
Adapun Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Anton Charliyan dalam kesempatan yang sama mengatakan, apel konsolidasi dilanjutkan coffee morning ini dimaksudkan untuk mempeerat silaturrahim dan menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan.
Bukan hanya ditingkat pimpinan, kata Anton, ditingkat bawahan juga harus tetap perkuat silaturrahim. Dalam waktu dekat, akan dilakukan kegiatan-kegiatan bersama antara Satpol PP dan polisi seperti kegiatan olahraga bersama.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat terbangun dari tidurnya, tiba-tiba korban merasakan sakit di bagian paha kanannya.
Baca SelengkapnyaPengeroyokan terhadap seorang anggota polisi, merupakan kasus ketiga yang menjeratnya.
Baca SelengkapnyaKendaraan didominasi para pemudik hendak balik ke kota asalnya. Tingginya volume kendaraan juga dipicu banyaknya wisatawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaViral di media sosial sosok polisi yang duji kesetiannya dengan pacar oleh atasannya.
Baca SelengkapnyaKaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemicunya, rombongan pengantar jenazah ini ugal-ugalan dan memepet Bripda M Fathul.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya