Wagub Wacanakan Pusat Pemerintahan Jabar Pindah dari Kota Bandung Karena Macet

Merdeka.com - Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung dinilai sudah tidak efektif dan efisien. Atas dasar itu, kantor pemerintah diwacanakan dipindahkan ke Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Tegalluar, Kecamatan Bojong Soang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/2). Wacana tersebut sudah masuk pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rencana ini pun sudah diketahui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kemacetan di Kota Bandung menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi ide ini muncul. Sementara kantor dinas yang ada di Pemerintah Provinsi terpisah-pisah. Dia menilai kondisi ini tidak relevan dengan visi efisiensi dan efektivitas yang dibawanya.

"Itu sudah dibahas karena di sini kan macet. Kemudian kan (kantor) pemerintah di sini acak-acakan (terpisah). Terasa sama saya di saat saya butuh dinas minimal nunggu 20 menit itu yang dekat. Sementara tamu menunggu dan kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat," kata Uu.

Dia berharap, pemindahan kantor pemerintahan dengan pola terpusat ini bisa berlangsung dalam masa kepemimpinanya untuk lima tahun ke depan. "Salah satu solusinya memindahkan pemerintahan ke wilayah Tegalluar dan itu menurut kami dibutuhkan untuk koordinasi bersama dinas dengan satu kawasan," ucapnya.

Sementara Gedung Sate yang selama ini digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk hal lain. Namun dia mengaku belum tahu peruntukannya ke depan. Semua sudah dibicarakan bersama DPRD meski pembahasannya belum resmi.

"Gedung ini (Gedung Sate) bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Sudah dikomunikasikan (dengan DPRD Jabar) tapi masih nonformal," ucapnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq BS mengakui sedang mengkaji wacana pemindahan kantor pemerintahan Provinsi Jabar. Namun, kajian tersebut belum menyentuh aspek tempat atau lokasi pengganti. Seperti, wilayah Tegalluar di Kabupaten Bandung

Pihaknya masih melakukan identifikasi mengenai lokasi yang harus sesuai dengan aturang yang ada. Seperti memenuhi aspek aman dari ancaman bencana alam dan tidak dibangun di atas lahan yang dilindungi.

Dari aspek hukum, wacana yang disampaikan Uu itu tidak melanggar aturan asal memenuhi unsur yang ditentukan. "Ada aturannya bahwa pusat pemerintahan atau induk kota provinsi harus seperti apa," katanya.

Secara lokasi, yang diharapkan oleh pihaknya adalah berada di dalam satu kawasan. Jadi tidak terpencar-pencar seperti yang terjadi saat ini. Itu tujuan utamanya.

"Yang kedua supaya lebih efisien dan efektiv dalam pemanfaatanya, dan yang ketiga supaya publik mudah mengakses layanan. Karena dalam satu kesatuan," tutupnya.