Wabup Jember Datang buat Apel Sekantor Malah Kosong, Bukan Minta Maaf Anak Buahnya Malah Berani Mengkritik

Setiap kegiatan kunjungan kepala daerah sedianya disambut kepala kantor setempat dan sejumlah pegawai. Tetapi yang dialami Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto sebaliknya.

Pada Kamis (10/4) pukul 08.00 Wib, Djoko mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember. Dia menaiki mobil dinas didampingi ajudan.

Setibanya di sana, bukannya sambutan kepala dinas yang didapat. Justru tak ada satupun pejabat yang Bepanda yang menerima kedatangannya. Termasuk dari Plt Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi.

Karena tak pejabat yang bisa ditemui, Djoko akhirnya hanya duduk seorang diri di depan meja resepsionis Kantor Bapenda Jember.

"Sebenarnya saya sudah perintahkan untuk membuat apel pagi di sini, yang akan saya temui. Tapi Alhamdulillah, tidak ada yang menemui, karena alasannya lagi rapat," ujar Djoko saat ditemui awak media.

Djoko mengatakan, sebenarnya ajudannya sudah menghubungi Bapenda Jember untuk memberitahukan rencana apel pagi ini. Sebagai wakil bupati, Djoko mengaku ingin memberikan pengawasan dan pembinaan kepada Bapenda Jember.

“Terutama karena ini pelayanan publik, yang utama adalah transparansi juga menjadi hal yang penting,” ujar eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember dan Surabaya ini.

Dia juga tiba-tiba memuji dua bupati sebelumnya, Faida dan Hendy Siswanto karena dianggap meletakkan pondasi dalam rangka transparansi publik dengan menerbitkan Perbup tahun 2016.

"Saya apresiasi kepada beliau dan sebagai penerus beliau, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujarnya.

Plt Kepala Bapenda Malah Kritik Balik Wagub

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi membantah mengabaikan kedatangan Wabup Djoko. Dia mengakui sudah mendapat pemberitahuan pada malam sebelumnya tentang rencana kedatangan Wabup Jember, Djoko Susanto ke kantor Bapenda Jember untuk menggelar apel.

“Memang benar, tadi malam saya dihubungi oleh ajudan wabup yang mengabarkan bahwa wabup akan mengunjungi kantor Bapenda. Saat itu saya menanyakan, kedatangan Wabup apakah atas dasar perintah bupati atau inisiatif pribadi,” tutur Fauzi.

Fauzi juga menyayangkan sikap Wabup Djoko yang langsung membuat statemen ke media, untuk mengkritik instansi yang sedang dia pimpin sementara ini. Padahal, saat Djoko datang dia datang beberapa pejabat lainnya sedang menggelar rapat evaluasi pemasukan dan retribusi. Saya mempersilakan jika Pak Wabup hendak ikut rapat.

“Kami menyayangkan pak Wabup ber-statement di media dan juga tidak mengikuti rapat kami,” tutur Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi juga menyinggung soal kewenangan Wabup. Menurutnya, wakil bupati seperti Djoko Susanto baru memiliki kewenangan jika mendapat perintah resmi dari bupati yang saat ini dijabat oleh Muhammad Fawait atau Gus Fawait.

“Pejabat publik seharusnya bergerak berdasarkan kewenangan yang diperoleh lewat atribusi. Yang saya tahu dan saya pelajari, belum ada mandat atau perintah resmi yang diberikan oleh Bupati Jember kepada wakil bupati untuk menjalankan tugas tertentu,” pungkas Fauzi.

Bagaimana Hubungan Bupati dan Wabup Jember?

Hubungan antara Bupati Jember, Muhammad Fawait dan Wakil Bupati, Djoko Susanto, belakangan disorot. Keduanya tak pernah terlihat bersama bahkan sejak hari pertama bekerja.

Seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 lalu, keduanya memang sempat berfoto bersama, dengan istri masing-masing.

Sejak itu pula, nyaris tidak pernah keduanya tampil bersama di hadapan publik, kecuali pada acara yang memang mengharuskan pasangan kepala daerah ini tampil bersama.

Saat pertama kali masuk kerja usai mengikuti retret yang digelar presiden di Akmil Magelang, bupati Fawait langsung menggelar apel dengan mengumpulkan seluruh pegawai. Semua pejabat hadir kecuali wakil bupati.

Begitu pula dalam acara-acara bupati selanjutnya, yang hampir tidak pernah mengikutsertakan wakil bupati.

Satu-satunya acara publik yang dihadiri Bupati Fawait dan Wabup Djoko secara bersamaan adalah dalam Rapat Paripurna DPRD Jember pada 14 Maret 2025. Saat itu, DPRD Jember memang mengundang keduanya. Namun, bupati dan wabup datang dan pulang secara terpisah. Selama acara juga tidak tampak berbincang akrab.

Selain itu, Wakil Bupati Djoko Susanto juga beberapa kali secara terbuka mengkritik proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2030 yang saat ini sedang berjalan pembahasannya. Padahal, produk hukum tersebut dibahas oleh jajaran pemkab yang dipimpin oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.