VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Hal itu dikatakan Sudirman Said saat menjadi narasumber diskusi digelar Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan bermutu bagi generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, menyerukan kader menjadi pusat keunggulan pendidikan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan umat Islam untuk memaksimalkan Bulan Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh dan menjauhi segala bentuk kezaliman, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial.

Suhud Alynudin, ditetapkan sebagai calon pengganti Ketua DPRD menggantikan Khoirudin untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Milad Ke-24 dengan fokus pada penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi melalui dialog dan gerakan nyata demi kemandirian bangsa.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.