UU Kesehatan: Peran Organisasi Profesi Dihapus, Kolegium Diisi Guru Besar dan Ahli Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Menurut Yusril, Mahkamah melihat adanya risiko dalam desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Kementerian Kesehatan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan, menegaskan independensi serta kepastian hukum dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi protes yang disampaikan oleh para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Saleh Partaonan berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik.

Menurut Budi, UU Kesehatan bisa menyederhanakan proses penerbitan surat tanda resgistrasi (STR).

Pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.

Kemenkes memperluas Program Skrining Mata dan Operasi Katarak gratis melalui CKG 2026 dan BPJS Kesehatan, menargetkan ratusan ribu kasus kebutaan yang mengancam produktivitas.

Pentingnya langkah pencegahan campak pada bayi yang belum bisa divaksin karena batasan usia. Simak kiat dokter spesialis anak untuk cegah campak pada bayi dan melindungi mereka dari ancaman penyakit menular ini.

Kementerian Kesehatan menyoroti pentingnya membaca buku untuk kesehatan jiwa, terutama bagi kelompok rentan, sebagai intervensi medis ringan untuk mengurangi kecemasan dan memperkuat mental.

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi menegaskan **Vaksin HPV** tetap efektif mencegah kanker serviks, bahkan bagi wanita yang sudah melahirkan di usia produktif, menepis miskonsepsi umum.

Kemenkes mempercepat penerbitan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk 26 ribu+ dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjamin keamanan pangan dan gizi masyarakat.

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rokok elektrik atau vape ditetapkan termasuk zat adiktif dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru.

Menurut IDI, UU Kesehatan disusun secara terburu-buru dan tidak transparan.

Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan kesehatan diwajibkan memberi pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat atau bencana.

Menurut John Riady, fokus undang-undang tersebut mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan.