UU Kesehatan: Peran Organisasi Profesi Dihapus, Kolegium Diisi Guru Besar dan Ahli Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Menurut Yusril, Mahkamah melihat adanya risiko dalam desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Kementerian Kesehatan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan, menegaskan independensi serta kepastian hukum dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi protes yang disampaikan oleh para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Saleh Partaonan berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik.

Menurut Budi, UU Kesehatan bisa menyederhanakan proses penerbitan surat tanda resgistrasi (STR).

Budi menyatakan Kemenkes telah menyiapkan langkah perencanaan, pengadaan hingga distribusi vaksin.

Indonesia melakukan transformasi besar dalam pelayanan kesehatan primer, beralih dari pengobatan ke pencegahan, dengan fokus mendeteksi risiko lebih awal melalui Puskesmas untuk masyarakat sehat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menepis tegas isu penggelembungan anggaran alat kesehatan (alkes) di RSUD Krui Pesisir Barat, Lampung, memberikan klarifikasi detail program dan alokasi dana.

Kementerian Kesehatan menyoroti pemalangan RSUP Jayapura oleh sejumlah individu, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital ini harus tetap dapat diakses masyarakat, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Kementerian Kesehatan menekankan perlunya pendekatan multidimensi untuk menghadapi beban Alzheimer Indonesia yang terus meningkat, mengingat dampaknya yang luas pada individu dan sistem kesehatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pelari disabilitas binaan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia pada kategori 5K.

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rokok elektrik atau vape ditetapkan termasuk zat adiktif dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru.

Menurut IDI, UU Kesehatan disusun secara terburu-buru dan tidak transparan.

Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan kesehatan diwajibkan memberi pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat atau bencana.

Menurut John Riady, fokus undang-undang tersebut mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan.