Trivia Pemilu: Bukan Hanya Saat Pencoblosan, Bawaslu NTT Ungkap Krusialnya Pendidikan Pemilih di Masa Non-Tahapan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacao Sarmento, baru-baru ini menyoroti urgensi pendidikan pemilih. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruteng, Manggarai.

Nonato menegaskan bahwa masa non-tahapan Pemilu adalah waktu krusial untuk membentuk perilaku politik masyarakat. Pendidikan pemilih dianggap kunci untuk meningkatkan partisipasi aktif warga.

Penekanan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya sekadar memberikan suara. Namun juga terlibat aktif dalam seluruh proses demokrasi yang berlangsung secara berkesinambungan.

Peran Krusial Bawaslu di Masa Non-Tahapan Pemilu

Bawaslu, melalui Ketua Nonato, menepis anggapan bahwa lembaga pengawas pemilu ini tidak memiliki peran signifikan di luar tahapan Pemilu. Justru, masa non-tahapan menjadi momentum strategis untuk edukasi.

“Dalam masa non tahapan ini sebetulnya masa yang paling krusial untuk membentuk perilaku politik pemilih kita,” kata Nonato Da Purificacao Sarmento dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo. Pendidikan pemilih menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan ini.

Konstitusi mengamanatkan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus melakukan pendidikan pemilih. Kewajiban ini harus tetap dilaksanakan, terlepas dari ketersediaan anggaran yang ada.

Nonato menegaskan bahwa “Entah ada anggaran atau tidak ada anggaran, ada kewajiban Bawaslu kabupaten untuk melakukan pendidikan pemilih.” Ini menunjukkan komitmen kuat Bawaslu NTT dalam menjalankan tugasnya.

Partisipasi Aktif dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Partisipasi masyarakat tidak hanya diartikan sebagai tindakan memberikan suara pada hari pencoblosan. Lebih dari itu, partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan Pemilu yang transparan.

Keterlibatan aktif ini bertujuan untuk mendorong terciptanya Pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Pendidikan pemilih menjadi jembatan untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih berkualitas dan bermakna.

Untuk memaksimalkan fungsi dan perannya, kelembagaan Bawaslu memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Penguatan ini menjadi persiapan penting menghadapi Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Lokal 2031.

Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah, berharap rakor ini memperkuat kapasitas dan sumber daya manusia Bawaslu. Rakor juga diharapkan melahirkan rekomendasi model pemilu serta penguatan kelembagaan Bawaslu ke depan.

Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Pemilu Berintegritas

Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai dihadiri oleh berbagai narasumber terkemuka. Mereka termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan Bupati Manggarai Herybertus G L Nabit.

Akademisi Undana Kupang Rudi Rohi, serta pegiat Pemilu Panji Prasetyo dan Arif Susanto, turut memberikan kontribusi. Kehadiran mereka memperkaya diskusi mengenai desain serta arah kebijakan Bawaslu.

Perwakilan stakeholder seperti KPU Kabupaten Manggarai, Polres Manggarai, Kejaksaan Negeri Manggarai, Kodim 1612/Manggarai, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir. Organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan lembaga pendidikan juga berpartisipasi aktif.

Nonato menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Manggarai. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut untuk Pemilu yang lebih baik di masa depan.

Sumber: AntaraNews