Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengungkit biaya Pilkada yang mahal. Dia menilai, sistem pemilihan kepala daerah saat ini memungkinkan kepala daerah terpilih untuk korupsi.

Sehingga, Tito menilai operasi tangkap tangan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah bukan prestasi yang hebat.

"Kemudian politik biaya tinggi, kita untuk calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito saat rapat bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Tito mengatakan, biaya kepala daerah mencalonkan diri tinggi. Dia mengungkit praktik jual beli suara di masyarakat. Sehingga, kepala daerah itu kalau terpilih mencari modal tambahan agar uang yang digelontorkan kembali.

"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan Sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," ujar Tito.

Tito Ingin Pilkada Langsung Dikaji

Karenanya, Tito meminta Pilkada secara langsung untuk dikaji. Dia mengaku sama sekali bukan mewacanakan Pilkada dikembalikan zaman orba ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Ada dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata mantan Kapolri itu.