Tito Karnavian Ungkap Bantuan Diaspora Aceh di Malaysia Tertahan di Bea Cukai

Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra, Tito Karnavian, meminta dukungan DPR RI terkait bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia yang saat ini tertahan di Bea Cukai.

Permintaan tersebut disampaikan Tito, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam pertemuan antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Dalam rapat itu, Tito terlebih dahulu memaparkan besarnya jumlah warga Aceh yang bekerja dan menetap di Malaysia. Ia menyebut, jumlahnya hampir mencapai setengah juta orang dan sebagian besar memiliki hubungan keluarga di kampung halaman.

"Hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga. Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang pangan terutama," kata Tito dalam rapat.

Tito menjelaskan, diaspora Aceh di Malaysia telah mengumpulkan bantuan dalam bentuk barang, terutama kebutuhan pangan. Bantuan tersebut rencananya dikirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.

"Ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke Pelabuhan di Lhokseumawe, Pelabuhan Krueng Geukueh namanya," ujarnya.

Namun, pengiriman tersebut kini terkendala karena belum mendapat izin masuk dari Bea Cukai.

"Tapi sekarang masih tertahan, karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah inilah bantuan dalam bentuk keluarga," sambungnya.

Mantan Kapolri dan eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah ia laporkan kepada Presiden. Menurutnya, bantuan ini bukan merupakan kerja sama antar pemerintah (government to government/G to G), melainkan murni dari komunitas masyarakat Aceh di Malaysia yang memiliki ikatan keluarga dengan penerima bantuan di Tanah Air.

"Kami sudah sampaikan saat itu kepada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G to G, silakan diterima. G to G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G to G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga yang mereka bekerja di Malaysia," ungkapnya.

Tito juga menyampaikan arahan Presiden terkait penerimaan bantuan tersebut.

"Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain," pungkasnya.