Merdeka.com - Tersangka kasus korupsi revitalisasi Pasar Manggisan, Jember, Muhammad Fariz Nurhidayat (30) mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan perlindungan diajukan oleh pengacara tersangka.

"Surat permohonan sudah kita kirim dan diterima LPSK pada Kamis (13/02) kemarin. Kita lampirkan juga syarat-syarat dan bukti untuk memperkuat permohonan kita. Mudah-mudahan saja diterima," ujar pengacara Luthfiah Hazimatul Ni'mah ditemui Merdeka.com di Kejari Jember, Jumat (14/2).

Menurut Luthfiah, perlindungan LPSK dirasa penting karena Fariz kerap mendapatkan ancaman. Luthfiah tidak merinci jenis ancaman tersebut. Namun rasa aman dirasa penting, agar Fariz bisa membongkar banyak informasi penting, tidak saja dalam kasus korupsi Pasar Manggisan.

"Yang pasti tekanan itu sangat serius. Kita khawatir kalau tidak segera dapat perlindungan dari LPSK, Fariz akan makin terpojok. Padahal kita sangat berharap agar Fariz membeberkan, apa yang sebenarnya terjadi di Jember," tutur Luthfiah.

Hingga kini, Fariz merasa hanya dikorbankan oleh atasannya. Karena posisi Fariz hanya sebagai karyawan yang menerima gaji bulanan dan tidak menikmati aliran dana korupsi.

Kekhawatiran lain, adalah karena semua tersangka kasus korupsi Pasar Manggisan ditahan di tempat yang sama, yakni Lapas Kelas 2A Jember. Sebagaimana diketahui, Kejari Jember tidak memiliki ruang tahanan sendiri.

"Semakin banyak tersangka yang masuk ke sana, Fariz akan merasa terancam dan tidak aman. Di sinilah kita merasa perlu ada perlindungan LPSK," lanjut perempuan yang juga dosen tamu di Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Jember ini.

Sebagai catatan, beberapa hari setelah Fariz 'bernyanyi' bahwa atasannya, Sugeng Irawan Widodo alias Dodik mengalirkan dana korupsi kepada bupati, Kejari Jember menambah tersangka baru. Yakni Dodik yang ditahan di tempat yang sama. Adapun 'nyanyian' Fariz itu disampaikan kepada Panitia Angket DPRD Jember.

Meski enggan merinci permohonan yang diajukan ke LPSK, Luthfiah mengakui, salah satu poin di antaranya adalah permohonan agar Fariz dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator.

"Ya, benar. Kita ajukan itu. Nanti biar LPSK yang akan menilai, dari fakta-fakta dan syarat yang kita ajukan. Karena Fariz memegang banyak data penting," pungkas Luthfiah.

Rencana Fariz untuk mengungkap banyak data penting seputar proyek di Pemkab Jember, juga didukung oleh sang istri. "Karena dia hanya karyawan seperti biasanya, yang terima gaji bulanan. Dia hanya mengerjakan pekerjaan menggambar desain rancangan bangunan sesuai job desk," tutur My, inisial istri Fariz.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Kamis (13/2), dua pimpinan Panitia Angket DPRD Jember, David Handoko Seto dan Agusta Jaka Purwana, terbang ke Jakarta untuk menemui pimpinan LPSK. Ditemui Wakil Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn) Dr Ahmadi, dua anggota DPRD Jember itu mengajukan permohonan perlindungan saksi bagi Fariz. Alasannya, keselamatan Fariz terancam setelah mengungkap dugaan adanya aliran dana korupsi sejumlah proyek kepada bupati Jember.

Melalui keterangan tertulis, Bupati Jember Faida sudah membantah tuduhan tersebut, meski tidak rinci. Faida menyebut akan ada konsekuensi hukum jika tuduhan itu tidak terbukti. Faida juga menyebut tuduhan itu beraroma politis jelang Pilkada.