Terima ratusan massa aksi, Kapolda Sumut janji selesaikan masalah penggusuran

Senin, 24 September 2018 18:39 Reporter : Nur Habibie
Terima ratusan massa aksi, Kapolda Sumut janji selesaikan masalah penggusuran Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. ©2018 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Ratusan massa Komiter Rakyat Bersatu yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria melakukan aksi demontrasi di halaman dalam Mapolda Sumatera Utara. Aksi tersebut langsung disambut oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dengan tangan terbuka.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Ardianto mengatakan, pihaknya akan mencoba untuk menghentikan penggusuran tanah yang akan dilakukan oleh PTPN II di Sumatera Utara. Hal itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh massa aksi Komite Revolusi Agraria.

"Iya karena penggusuran kan akan timbulnya konflik antara masyarakat petani dengan petugas yang melaksanakan penggusuran. Ini bukan hanya bisa merugikan institusi kepolisian, tetapi juga banyak merugikan masyarakat juga. Oleh karena itu, kami minta kepada PTPN II untuk menunda sementara waktu penggusuran yang lain-lain. Karena ini ada pesta demokrasi yang harus kita jaga situasi supaya tetap kondusif, selama pelaksanaannya," kata Agus di Mapolda Sumut, Senin (24/9).

Ia pun menegaskan, agar PTPN II bisa menunda penggusuran selama proses pesta demokrasi. Karena menurutnya bisa merugikan masyarakat banyak, jadi ia meminta agar bisa menunda hingga selesainya pesta demokrasi.

"Nah sampai saya bisa bekerja ini, bapak dan ibu bisa tenang di tempat yang sekarang ini dikuasai, gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan bapak dan ibu sekalian," tegasnya.

Lalu, untuk jangka panjangnya, mantan Wakapolda Sumut ini meminta kepada warga agar untuk menginventarisir data mereka sebaik-baiknya dan jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain.

"Jangan mau mereka dimanfaatkan oleh orang lain untuk atas nama pemilik, kan bisa diatasnama masyarakat tapi sebenernya bukan mereka. Tapi kita menjaga tanah miliknya masing-masing diinvetarisir sebaik-baiknya, kemudian nanti kita akan inventarisir dan kita akan koordinasikan dengan BPN apakah ini masuk dalam kawasan AGU atau tidak, kalau tidak dia kawasan apa dan kalau masuk dia dalam kawasan AGU, maka mereka harus didatakan di lokasi mana," ujarnya.

"Sehingga nanti pada saat pendataan oleh tim 9 yang dibentuk oleh gubernur, dia bisa terdatakan dengan baik dan bisa diajukan hak kepemilikannya oleh panitia yang sudah ditetapkan gubernur," sambungnya.

Ia pun berjanji, akan melakukan pendataan lebih detail lagi terkait kasus tersebut yang memang menurutnya kasus ini masalah lahan yang cukup panjang. Jadi tak bisa diselesaikan secara cepat.

"(Kalau ada tanah hak rakyat diambil perusahaan) makanya tadi saya minta mereka kumpulkan data-datanya kita cari, kan ini luas masalahnya juga banyak, tidak mungkin kita bisa kerjakan semua, kita cari mana yang prioritas, sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk kita melakukan pendataan dan penyidikan yang lebih detail tentang kasus yang sekarang ini masalah lahan ini cukup panjang," ungkapnya.

Ia pun berpesan terhadap masyarakat agar jangan mau ditunggangi oleh siapa pun. Karena agar Sumatera Utara tak menjadi sorotan pemerintah pusat bahkan negara lain jika ada kasus atau hal seperti itu.

"Intinya penegakan hukum tidak bisa ditegakkan dengan asal-asalan, ada legalitas formal yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kita juga harus hormati. Intinya bahwa kalau ada proses yang tidak benar, nanti kita akan dalami. Mungkin tidak bisa semua, tapi kita mulai dari mana yang bisa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka yang lainnya. Jadi kami mohon dukungannya, kalau situasi Sumatera Utara ini tenang, kita bisa bekerja dengan tenang. Tapi kalau bapak dan ibu tidak menjaga, membantu kami menjaga keamanan ketertiban, kami juga tidak akan bisa fokus," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Revolusi Agraria, Syamsul Hilal berharap agar Agus bisa dapat menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih, warga sangat percaya dan sangat mendukung Agus menjadi Toba 1.

"Kita bantu 1000 persen bukan 100 persen. Menurut saya ini lebih tanggap dengan keinginan rakyat, lebih tanggap dengan aspirasi rakyat dan bisa langsung dengar rakyat. Saya dan kami doain juga supaya bisa jadi Kapolri," ujar Syamsul. [fik]

Topik berita Terkait:
  1. Sengketa Lahan
  2. Medan
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini