Merdeka.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengaku jika praktik percaloan untuk masuk ke beberapa perusahaan atau pabrik di Banten masih marak. Modusnya meminta uang kepada pelamar sebagai jaminan untuk masuk kerja.

Mahalnya biaya masuk kerja di pabrik menjadi faktor warga lokal Banten bekerja di perusahaan. Sedangkan warga pendatang berani mengeluarkan asalkan bisa masuk dan bekerja di perusahaan di Banten.

"Hasil turun ke lapangan itu adanya percaloan jadi untuk masuk perusahaan itu dimintain duit. Rata-rata di atas 5 juta nah itu juga menjadi faktor penyebab bahwa sulitnya calon tenaga lokal masuk perusahaan," katanya, Rabu (6/11).

Ia menuding beberapa oknum aparat pemerintahan di tingkatan daerah yang berada di perusahaan tersebut menjadi bermain dalam kasus percaloan tersebut. Namun Hamidi menyadari bahwa kasus percaloan ini sulit terungkap karena korbannya enggan membuka suara karena harus delik aduan.

Ajak Masyarakat Berantas Calo

Oleh karenanya, ia mengajak kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengawasi persoalan tersebut.

"Mungkin ada sebagian aparat dari sekitar situ. Kira-kira seperti banyak lah dari sponsor juga," katanya.

Padahal, menurutnya Pemprov Banten telah membuat regulasi aturan dalam Perda nomor 9 tahun 2016 yang berisi bahwa perusahaan wajib lapor ketika membuka lowongan kerja. Hal ini untuk mengontrol penyalahgunaan percaloan kerja.

"Masih minim yang melaporkan itu Insyaallah saya genjot juga kita dengan kabupaten/kota semoga pemda ikut tanggung jawab," katanya.