Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto baru saja melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR, Senin (13/11).
Anggota Komisi I DPR TB. Hasanuddin mengatakan, saat melakukan pendalaman atas visi dan misi Agus Subiyanto, Fraksi PDI Perjuangan hingga Fraksi NasDem meminta agar Panglima TNI netral di Pemilu 2024.
"Jadi pendalaman itu ya, saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDI Perjuangan, PKB, kemudian NasDem. Kemudian PKS, kemudian PPP," kata Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).
"Sehingga orang awam pun, seperti saya sudah bisa membuat kesimpulan, oh ini ada petanya seperti ini. Kira-kira begitu lah," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menyebut, jika Agus Subiyanto memaparkan bagaimana TNI agar netral saat Pemilu 2024. Pertama, Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Prajurit TNI wajib hukumnya untuk netral, berdasarkan UU TNI dan UU pemilu.
"Kedua, kami akan memberi ancaman berupa sanksi berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral," kata Hasanuddin.
Kemudian ketiga, menurut Hasanuddin, akan terus melakukan pengawasan melekat dan perintah kepada pangdam-pangdam untuk membuat buku saku untuk dipedomani.
"Kemudian, akan segera membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi penyuluh kepada semua prajurit. Keenam, panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough. Bagus lah ya," imbuh Hasanuddin.
TB Hasanuddin mengungkap sejumlah fraksi DPR terpetakan soal netralitas TNI di Pemilu 2024.
Hal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Brigjen TNI FX. Giyono saat pembekalan kepada prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca Selengkapnya
Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Arahan tersebut sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono agar Agus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas prajurit jelang tahun politik .
Baca Selengkapnya
Politikus PDI Perjuangan Adi Dharmo meyakini seluruh partai politik pendukung dan relawan akan semakin masif bergerak.
Baca Selengkapnya
Khalid merinci salah satu alasan kenapa Anies tidak boleh menjadi pembicara karena Rektorat UGM menilai sosok Anies tokoh sarat unsur politik.
Baca Selengkapnya
Yusril siap pasang badan jika ada permasalahan hukum pada pelaksanaan putusan MK itu.
Baca Selengkapnya
Eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Andika Perkasa mengaku ingin bergabung Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi