Tahukah Anda? Renstra BNPB 2025-2029 Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Resiliensi Bencana Berkelanjutan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru saja menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Bencana 2025–2029. Renstra ini fokus pada kolaborasi lintas sektor untuk membangun resiliensi berkelanjutan.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan bahwa Renstra ini merupakan turunan dari Asta Cita 8 Program Kerja Penanganan Bencana. Program ini selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pengumuman ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta pada Kamis, 2 Oktober. Sebelumnya, Forum Kepala Pelaksana BPBD se-Indonesia juga diselenggarakan di Mojokerto, Jawa Timur.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Pilar Utama Renstra BNPB

Renstra Penanggulangan Bencana 2025–2029 yang ditetapkan oleh BNPB secara eksplisit mengedepankan kolaborasi. Pendekatan ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat ditekankan dalam strategi ini.

Rustian menjelaskan bahwa Renstra ini merupakan turunan langsung dari Asta Cita 8 Program Kerja Penanganan Bencana. Program ini secara harmonis selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keterkaitan ini memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana terintegrasi dengan visi pembangunan nasional.

Tujuan utama dari penekanan kolaborasi ini adalah untuk membangun resiliensi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan Rustian dalam Forum Kepala Pelaksana BPBD se-Indonesia di Graha Maja Tama, Mojokerto. Forum tersebut menjadi platform penting untuk menyosialisasikan visi dan misi Renstra BNPB.

Lima Prioritas Strategis untuk Resiliensi Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Renstra BNPB menggariskan lima kegiatan prioritas strategis. Kegiatan ini mencakup peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana secara komprehensif. Penguatan layanan peringatan dini juga menjadi fokus utama agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi ancaman.

Prioritas selanjutnya adalah penanganan kedaruratan yang cepat dan efektif saat bencana terjadi. Setelah fase darurat, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga menjadi poin krusial. Ini memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi masyarakat terdampak dan lingkungan.

Peningkatan resiliensi masyarakat secara keseluruhan merupakan pilar terakhir dari lima prioritas ini. Ini berarti memberdayakan komunitas agar lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Seluruh prioritas ini dirancang untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif.

Peran Krusial Pemerintah Daerah dan Sinergi Multisektor

Meskipun Renstra ini disusun oleh BNPB, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Setiap provinsi diharapkan dapat mengadopsi RPJMN ke dalam program penanggulangan bencana mereka. Adaptasi ini penting untuk memastikan relevansi di tingkat lokal.

Program-program daerah ini harus mencakup fase prabencana, respons kedaruratan, hingga pemulihan pascabencana. Seluruhnya harus berorientasi pada pencapaian resiliensi berkelanjutan di tingkat lokal. Rustian menegaskan pentingnya adaptasi ini untuk efektivitas Renstra BNPB.

Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi ini. Acara tersebut menghadirkan narasumber lintas sektor seperti Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan Prof. Syamsul Maarif dan Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri juga turut hadir dalam forum tersebut.

BNPB berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antara pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat. Sinergi yang kuat ini diharapkan mempercepat upaya penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting mewujudkan Indonesia tangguh bencana.

Sumber: AntaraNews