Tahukah Anda? DPD RI Siap Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional Bersama Presiden Prabowo

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, secara tegas menyatakan komitmen lembaganya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan cita-cita besar kedaulatan pangan nasional. Pernyataan penting ini disampaikan di Bengkulu pada Sabtu, 27 September 2025, menandai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Meskipun DPD RI memiliki fokus utama pada fungsi legislasi dan pengawasan, Sultan menekankan bahwa program kedaulatan pangan adalah inisiatif yang sangat strategis dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, DPD RI merasa perlu untuk terlibat aktif dan langsung dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Sultan juga menggarisbawahi bahwa program ketahanan pangan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah pusat. Ketersediaan pangan yang memadai akan menjamin masyarakat kenyang dan aman, sehingga negara dapat menjaga kedaulatannya serta tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika global.

Sinergi Parlemen untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Sultan B Najamuddin menjelaskan bahwa keterlibatan DPD RI dalam program kedaulatan pangan ini didasari oleh urgensi sektor pertanian sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. Peningkatan sektor ini melalui program kedaulatan pangan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. DPD RI berkomitmen untuk mendukung penuh inisiatif ini.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi intensif dengan Menteri Pertanian mengenai strategi untuk meningkatkan kontribusi PDB dari sektor pertanian. "Kami mau membatu. Seyogyanya posisi parlemen atau DPD RI itu lebih banyak ke posisi legislasi dan pengawasan. Mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi karena ini program sangat baik dan bagus untuk masyarakat, khususnya petani, maka kami pun ikut terlibat langsung," ujarnya.

Diskusi tersebut juga menyentuh aspek hilirisasi produk pertanian yang baru saja dicanangkan. Sultan menekankan bahwa program hilirisasi hanya akan berjalan optimal jika sektor hulu, yaitu produksi pertanian, telah siap dan kuat. Oleh karena itu, penguatan hulu menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai kedaulatan pangan.

Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan program kedaulatan pangan. DPD RI akan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung petani dapat terlaksana dengan baik, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Program Senator Peduli Pangan: Wujud Nyata Dukungan DPD RI

Sebagai langkah konkret, DPD RI secara resmi meluncurkan Program Senator Peduli Pangan. Program ini akan dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia, dimulai pada Sabtu, 27 September 2025. Inisiatif ini merupakan respons aktif DPD RI terhadap tantangan ketahanan pangan global dan nasional.

Sultan B Najamuddin menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang dipertegas melalui Pidato bersejarahnya dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin telah menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia," kata Sultan.

Di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim ekstrem dan konflik geopolitik yang berpotensi menyebabkan kelaparan, Indonesia bertekad untuk menjadi lumbung pangan dunia. DPD RI melihat bahwa momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui kedaulatan pangan.

Program Senator Peduli Pangan ini dirancang bukan sebagai program insidentil, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. DPD RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap tahapan program berjalan sesuai rencana, memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Memastikan Pangan Berkelanjutan dan Merata

Salah satu tujuan utama dari upaya kedaulatan pangan ini adalah untuk menjamin suplai pangan yang berkelanjutan, merata, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Hal ini mencakup ketersediaan pangan yang cukup dan akses yang mudah bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Beberapa inisiatif konkret yang menjadi bagian dari visi lumbung pangan ini meliputi Program Makan Bergizi Gratis, diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, serta pembangunan infrastruktur logistik pangan yang memadai. Infrastruktur logistik yang kuat akan memastikan distribusi pangan berjalan lancar dari sentra produksi ke konsumen.

DPD RI, sebagai lembaga perwakilan daerah, memiliki kewajiban moral untuk mendukung, mengawal, dan memastikan implementasi program-program tersebut. "Dalam semangat itulah, kami menghadirkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini bukan lahir sebagai program dadakan atau insidentil," tegas Sultan.

Pengawasan DPD RI akan fokus pada aspek ketepatan sasaran, lokasi, dan hasil program, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, cita-cita kedaulatan pangan bukan hanya sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga negara.

Sumber: AntaraNews