Sistem full day school, Mendikbud harus perhatikan anak disabilitas

Merdeka.com - Anggota Komisi X dari PKS Ledia Hanifah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas sebelum menerapkan sistem full day school.

Dia menilai pelajaran antara intakulikuler dan ekstrakulikuler bagi anak-anak disabilitas harus dipisahkan.

"Ada yang lebih fatal lagi anak-anak penyandang disabilitas peserta didik layanan khusus mengikuti layanan sekolah sesuai kebutuhannya. Jangan lupa ada sekolah inklusi," katanya dalam diskusi bertajuk Ribut-ribut Full Day School, Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/6).

Oleh karena itu, Ledia mendorong agar aturan memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas dimasukkan dalam petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

"Disabilitas tidak selalu sama karena harus dipertimbangkan mumpung sedang dibikin juknisnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini menambahkan, Kemendikbud lebih baik segera mengkaji ulang kebijakan full day school terutama soal definisi hari sekolah. Sebab, definisi dalam draf peraturan menteri masih multitafsir.

"Kaji ulang atau revisi karena banyak hal bertentangan pasalnya sih. Mutlak harus diganti definisi hari sekolah bertentangan dengan pasal atasnya," pungkasnya.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ari Santoso memastikan pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah dengan waktu delapan jam atau full day school. Langkah ini diambil sesuai dengan rekomendasi rapat Komisi X dan Kemendikbud beberapa hari lalu.

"Kita kan kemarin hasil raker dengan komisi X jelas kalau di situ harus dikaji ulang, pasti kita kaji ulang. Karena kita dengan komisi X enggak mungkin kalau ada rekomendasi kaji ulang itu, kita enggak lakuin, nggak mungkin itu. Pasti akan kita kaji ulang," kata Ari.

Sejauh ini, kata Ari, sistem ini sudah diuji coba ke 9600 sekolah. Ari mengklaim keseluruhan sekolah dengan sukarela tanpa ada paksaan menerapkan sistem ini.