Sidang Gugatan di MK, Tim Prabowo Tuding Ada Penggelembungan 18-30 Juta Suara

Jumat, 14 Juni 2019 14:49 Reporter : Yunita Amalia
Sidang Gugatan di MK, Tim Prabowo Tuding Ada Penggelembungan 18-30 Juta Suara Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2019. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno membacakan gugatan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Tim Prabowo menuding adanya penggelembungan suara dalam Pilpres 2019. Besaran penggelembungan suara sekitar 18 - 30 juta.

"Pemohon memohon kepada majelis untuk memerintahkan merekap seluruh C7 (daftar hadir) di TPS secara terbuka sebagai langkah awal untuk mengetahui basis kecurangan pemilu karena potensi penggelembungan suara antara 18.663.247 sampai dengan 30.462.162," ujar kuasa hukum tim Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah.

Menurutnya, penggelembungan suara itu terjadi di berbagai provinsi. Bahkan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB Sulsel dan Sultra mengalami penggelembungan suara. "Selain penghitungan C7 sekaligus dilakukan penghitungan suara ulang untuk provinsi tersebut di atas," ungkapnya.

Tim Prabowo menyebut sekitar 400 kota/kabupaten yang mengalami penggelembungan suara. Mereka meminta MK mempertimbangkan dan memutus sengketa Pilpres 2019 dengan asas keadilan.

"Kalau dianalisa berdasarkan kabupaten kota, terjadi penggelembungan di 412 kota jika tingkat kesalahan yang ditolerir sekitar 7 persen," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengaku heran mengapa keberatan BPN baru dilakukan saat ini, bukan pada saat rekapitulasi berjenjang dilakukan.

"Jadi aneh kalau tiba-tiba sekarang menyebut KPU menggelembungkan perolehan suara salah satu paslon. Lha waktu rekap berjenjang kok enggak ada keberatan sama sekali?" ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Pramono memastikan, selama rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga nasional KPU tidak pernah menerima laporan keberatan dari pihak BPN.

"Selama dalam proses rekapitulasi berjenjang, baik di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi, dan nasional, kami tidak pernah menerima keberatan soal perolehan suara dari salah satu saksi Paslon. Rata-rata keberatan muncul dari saksi parpol. Kalaupun ada keberatan dari saksi paslon, tidak pernah menyoal perolehan suara," ucapnya

Reporter: Muhammad Radityo [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini