Selain Sutarman, Da'i Bachtiar & S Bimantoro dicopot di tengah jalan

Merdeka.com - Hubungan Komjen Polisi Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang dekat. Jenderal bintang tiga ini pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Megawati di tahun 2001 hingga 2004.

Kedekatan Budi dengan PDIP kembali terungkap ketika Pemilu Presiden 2014. Saat itu, dirinya ikut menjadi tim penyusun visi misi bidang pertahanan dan keamanan capres cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK. Jenderal politikus seolah menjadi representasi keberadaan Budi kala itu, mengingat seorang polisi diharuskan netral dan tidak terlibat politik praktis.

"Dia (Komjen Budi) Secara emosional ada keterikatan, termasuk waktu susun visi misi dalam hankam (pertahanan dan keamanan), beliau dilibatkan," kata Trimedya kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Sabtu (10/1).

Saat ini Komjen Budi menjadi satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang diberhentikan Presiden Joko Widodo, meski sebenarnya masa pensiunnya baru bulan Oktober 2015. Perlu diketahui, Sutarman diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013.

Tetapi, pengangkatan Komjen Budi tersendat lantaran kasus rekening gendut. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri, Jokowi lantas menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri.

Perjalanan seorang jenderal polisi yang dipensiundinikan hingga isu kedekatan dengan dunia politik bukan hal baru. Selain Komjen Budi, mantan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar juga disebut dekat dengan Megawati.

Da'i menjabat sebagai Kapolri di dua presiden; Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2001 hingga 2005. Belum sampai masuk masa pensiun, Da'i diberhentikan oleh SBY. Pucuk komando korps Bhayangkara diserahkan kepada Jenderal Pol Sutanto.

Kabar yang beredar pencopotan Da'i karena ada faktor kedekatan dengan elite partai. Meski hingga hari ini belum ada pernyataan resmi baik dari SBY atau Da'i sendiri.

Da'i yang ditemui baru-baru ini, hanya menjelaskan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau mau dibandingkan, saya saja masih bisa 2,5 tahun aktif. Tapi diganti oleh Presiden SBY," kata Da'i saat ditemui wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1) lalu.

Saat pencopotan, Da'i masih berusia sekitar 55 tahun. Tahun 2008, SBY mempercayakan Da'i menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Malaysia hingga tahun 2012.

Satu tahun kemudian, Da'i tiba-tiba muncul di deretan anggota PDIP yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional III PDIP tahun 2013. Kala itu, Megawati memperkenalkan sejumlah nama yang pernah kerja sama dengannya di kabinet.

"Kenapa kok tiba-tiba tertarik pada PDIP?" tanya Mega yang hanya dijawab senyum Da'i, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (6/9).

Jenderal (Purn) Pol Surojo Bimantoro juga pernah diberhentikan sebagai Kapolri, padahal jabatan yang dia emban waktu itu masih baru. Dia menjabat Kapolri di periode Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dari 23 September 2000 hingga 21 Juli 2001.

Pemberhentian bermula ketika Gus Dur marah besar, lantaran tindakan Polri yang mengamankan demo di Jawa Timur kala itu berlebihan hingga harus merenggut nyawa.

Tidak lama setelah peristiwa itu, Gus Dur menonaktifkan Bimantoro sebagai Kapolri, Mei 2001. Tidak terima dengan keputusan presiden, Bimantoro mengadu ke Senayan.

Kisruh Istana dengan Mabes Polri semakin menjadi-jadi ketika Gus Dur menunjuk dan mengukuhkan Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Wakil Kepala Polri. Padahal waktu itu, jabatan wakil kepala Polri sudah dihapus.

Ujung perseteruan adalah dengan keluarnya perintah 'penangkapan' terhadap Bimantoro. Gus Dur lantas mengamanatkan Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan kala itu Agum Gumelar untuk mengeksekusi. Tetapi Agum mengatakan tak berhak melakukan penangkapan, karena dirinya bukan atasan yang berhak menghukum Kapolri. Dia menilai, Wakapolri pun tak bisa melakukannya.

Bimantoro lantas digantikan oleh Jenderal Polisi Chairuddin Ismail yang menjabat sebagai Kapolri dari 2 Juni 2001 hingga 7 Agustus 2001.