Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tiba di Gedung KPK Bakal Dicecar soal Harun Masiku

Hari ini Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah.

Hasto memastikan memenuhi panggilan penyidikan KPK pada Kamis (20/2) ini.

Dalam agenda sidang perdana akan ada pemanggilan untuk pihak pemohon yaitu Hasto, serta pihak termohon yakni KPK.

Hasto diperiksa dengan status tersangka terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Salah seorang simpatisan bahkan merangsek kumpulan massa untuk memeluk Hasto.

Hasto bersama tim hukum menuju ruang pemeriksaan KPK sambil mengepalkan tangan.

Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat Harun Masiku

Alasan penundaan pemeriksaan ini dilakukan karena pihaknya tengah mengajukan praperadilan.

Hasto menjalani pemeriksaan dengan didampingi oleh pengacara senior Maqdir Ismail.

Hasto bakal memberikan keterangan kepada penyidik sebaik mungkin atas kasus yang menjeratnya saat ini.

Hasto menegaskan akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat tenang dan tetap percaya diri. Dia membuka jumpa pers dengan salam kemerdekaan yang penuh semangat dan menggelegar.

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.