Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ruhut: Kami dukung 100 persen KPK terus usut kasus BLBI

Ruhut: Kami dukung 100 persen KPK terus usut kasus BLBI Ruhut Sitompul. ©2013 Merdeka.com/luthfi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, lembaganya tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyatakan, mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami mendukung 100 persen KPK untuk terus melanjutkan kasus-kasus BLBI," ujar Ruhut, Jakarta, Minggu (26/6).

Juru Bicara Partai Demokrat ini menambahkan, dalam kasus BLBI ini, negara dirugikan hampir Rp 700 triliun. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut sampai tuntas.

"Saya sebagai kader Demokrat, koordinator jubir, bidang Polhukam, ngomong-ngomong Century yang ada hanya pepesan kosong, yang dituduhkan ke kami. Justru BLBI kerugian hampir 700 T, tolong Pak Saut KPK lanjutkan terus," jelasnya.

Menurut Ruhut, Komisi III DPR akan mengawal KPK agar kasus BLBI dapat segera dituntaskan. Apalagi dalam kasus ini, kerugian negara sangat besar jumlahnya.

"Komisi III akan mengawal dan mendukung, apalagi sekarang bicara BLBI money laundrynya kebangetan," tutup Ruhut.

Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, lembaganya tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya. Ini soal efisien," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Jumat (24/6).

Saut memastikan kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah itu akan terus berjalan pengusutannya. Namun demikian, dirinya meminta agar publik tidak perlu mendesak KPK untuk terburu-buru dalam menangani kasus tersebut.

Menurutnya, diperlukan bukti-bukti yang cukup guna menangani kasus yang disebut-sebut menguntungkan puluhan pihak swasta itu. Saut mengaku tak ada kendala dalam menyelidiki kasus itu, tetapi memang perlu kesabaran.

"Menurut saya biasa-biasa saja. Cuma harus sabar aja," tegasnya.

Pada periode sebelumnya, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini. Mereka yang didengarkan keterangannya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli, mantan Menteri BUMN era Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

(mdk/sho)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
BTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024

BTN Siapkan Uang Tunai Rp39 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024

Adanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Prabowo berjanji di sisa hidupnya akan berjuang untuk bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Dijanjikan Upah Rp135 Juta, Kurir Sabu 15 Kilogram Ditangkap Polisi saat Nunggu Jemputan Rekan

Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau mati akibat perbuatannya.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya